Pengamat: Pilkada 2024 Semakin Jauh dari Desentralisasi Politik

SEMARANG, KOMPAS.TV - Melihat kondisi kontestasi politik jelang Pilkada 2024, pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Nur Hidayat Sardini, memberikan tanggapan yang tajam. Tanggapan diberikan khusus terhadap kondisi politik di Jawa Tengah, yakni desentralisasi politik yang semakin jauh.

Nur Hidayat Sardini menyebut, pada Pilkada 2024 saat ini, tidak bisa dilacak siapa yang akan menjadi kepala daerah yang diusung. Karena posisi ini bisa dipindah-pindah oleh elit level nasional, di sini peran Presiden Joko Widodo memberi pengaruh besar dalam kandidasi di daerah.

Bahkan kualitas elektoral Indonesia saat ini tidak menjadi berkualitas. Seharusnya dalam desentralisasi politik, rakyatlah yang menjadi penentu untuk siapa kepala daerah yang diusung, yakni kepala daerah yang paling mengerti masalah di lapangan.

“Politik ini rakyat harusnya menjadi penentu siapa calon kepala daerah yang diusung, calon kepala daerah yang paling mengerti terhadap kondisi di lapangan. Karena salah satu tujuan desentralisasi politik adalah mendekatkan jarak antara masayarakat pemilih dengan yang dipilih,” ujar Nur.

“Nah ini makin jauh. Bahkan sulit sekali kita tebak hari ini, siapa sesungguhnya kepala daerah yang tidak bisa di-tracking, karena bisa dipindah-pindah oleh elit level nasional, bahkan bukan oleh aktivis partai,” sambungnya.

Tak hanya itu, partai politik pun saat ini menjauh atau dijauhkan dari sentral pengambilan keputusan, saat ini partai politik tidak lagi menjadi aktor utama. Namun, justru digantikan oleh posisi kunci kekuasaan elitis di level nasional, bagian dari perebutan kekuasaan sesambungan dari Pemilu 2024 lalu.

#pilkada2024 #jokowi #semarang