KP2KKN: Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang Bukan Kasus Sepele

SEMARANG, KOMPAS.TV - Menanggapi kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, pihak Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menyebut ini bukan merupakan kasus sepele. Menurut KP2KKN Jawa Tengah, kasus dugaan korupsi ini ada indikasi mengarah pada kasus pembunuhan ASN pada tahun 2022 silam.

Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah, Ronny Maryanto, buka suara terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret nama orang nomor satu di Kota Semarang, yakni Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Setidaknya ada tiga hal yang disoroti oleh KPK, dugaan pengadaan barang dan jasa, pajak, dan gratifikasi atau jual beli jabatan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Menurut Ronny Maryanto, kasus dugaan korupsi ini bukan kasus yang sepele, namun merupakan kasus yang besar dan melibatkan banyak oknum, bahkan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Selain itu, dalam kasus dugaan korupsi ini ada indikasi mengarah kepada kejanggalan kasus pembunuhan berencana yang membuat salah satu ASN Bapenda Kota Semarang terbunuh.

“Kami sangat berani juga apakah memang kasus korupsi ini juga ada hubungannya, ada keterkaitan ada benang merah dengan kasus-kasus lain. Karena di 2022 di Kota Semarang pernah dihebohkan oleh penemuan mayat ASN Kota Semarang, yang juga diduga ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi. Apakah memang penemuan mayat itu ada kaitan dengan kasus korupsi yang saat ini. Kami menduga seperti itu karena ini bukan kasus sembarang karena dana yang terkumpul pastinya cukup besar, ada tiga kluster korupsi yang disampaikan oleh KPK, tentunya dana yang terkumpul itu tidak main-main, dana itu kemana dan untuk siapa,” jelas Ronny.

Pihak KP2KKN mengapresiasi KPK dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dan mendorong KPK untuk menyelidiki lebih dalam mengenai kemana aliran dana dari kasus dugaan korupsi ini, dan segera mengumumkan kepada publik siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi serta segera ditetapkan sebagai tersangka secara resmi.

KP2KKN juga menyakini kedatangan petugas KPK ke kantor Balai Kota Semarang tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2024, karena KPK sendiri sudah bergerak sejak pertengahan tahun 2023, melalui adanya temuan audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 kewalahan dalam mengembalikan kas daerah.

#kp2kkn #semarang #kpk