Disdik Jabar Coret Lebih dari 200 Calon Siswa PPDB 2024 karena Kecurangan

BANDUNG, KOMPAS.TV - Dinas Pendidikan Jawa Barat telah menindak tegas dengan mencoret lebih dari 200 calon peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan pada tahap I Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2024 untuk jenjang SMA/SMK dan SLB.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ade Afriandi mengonfirmasi bahwa kecurangan yang dilakukan adalah memanipulasi domisili pada Kartu Keluarga (KK).

"Sudah terbukti di tahap pertama, kami menganulir lebih dari 200 calon peserta didik karena terbukti menggunakan KK di alamat bukan domisili siswa," ungkap Ade dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/7/2024).

Ade menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk kecurangan dalam proses PPDB 2024. Bahkan jika calon peserta didik telah dinyatakan lulus namun kemudian terbukti melakukan kecurangan, mereka akan langsung dicoret dari daftar penerimaan.

Baca Juga: Awasi PPDB 2024, Ombudsman Jateng Terima 60 Lebih Aduan

"Jika melanggar, kami akan tindak," tambahnya.

Sementara itu, PPDB tahap II telah dibuka dan memasuki tahapan tes kemampuan prestasi calon peserta didik yang diselenggarakan pada 1-2 Juli 2024. Tahap II ini menawarkan tiga jalur pendaftaran:

1. Jalur prestasi (akademik, olahraga, dan seni)
2. Jalur afirmasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)
3. Jalur perpindahan tugas orang tua

Untuk jalur prestasi olahraga dan seni SMA serta tes kemampuan bakat bagi SMK, uji kemampuan akan dilakukan di sekolah pilihan pertama dengan tim penguji yang terdiri dari guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Baca Juga: PPDB Online Takut Salah Input Data, Orangtua Datang ke Sekolah

Ade melaporkan bahwa jumlah calon peserta didik yang telah mendaftar pada PPDB tahap II mencapai 207.183 orang, melebihi kuota yang tersedia yaitu 162.673 untuk seluruh SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat. Hasil tes PPDB tahap II akan diumumkan pada 5 Juli 2024.

Menghadapi tingginya minat pendaftar, Ade berpesan kepada peserta didik yang tidak lolos untuk tidak memaksakan diri masuk ke sekolah yang diinginkan, apalagi sampai melanggar aturan. "Yang terpenting adalah sekolah, baik di negeri atau swasta," katanya.