Viral, Kades di Pati Dukung Ahmad Luthfi Cagub Jateng

KOMPAS.TV - Dalam video yang beredar di media sosial, tampak para kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah membacakan deklarasi dukungan terhadap calon Bupati Pati serta dan calon gubernur pada pilkada serentak 2024.

Salah satu kades yang berada di mimbar membacakan dukungan salah satunya kepada Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi untuk maju di Pilgub Jateng November mendatang yang diikuti oleh para kades yang hadir. Deklarasi ini dilakukan di aula hotel New Merdeka Pati pada Kamis (20/06/2024) pekan lalu usai para kades mendapatkan SK perpanjangan masa jabatan.

Bawaslu Kabupaten Pati sudah melakukan penelusuran dan pendalamanan dengan meminta keterangan kepada lima orang kades yang hadir dalam deklarasi tersebut. Bawaslu juga rencana akan memanggil pihak yang terkait dalam acara tersebut sebelum nantinya akan merekomendaaikan kepada Gakkumdu tentang ada tidaknya unsur pelanggaran dalam acara tersebut.

“Total ada lima kades yang kita mintai keterangan untuk memperjelas posisi peristiwa tersebut, siapa melakukan apa ini akan kita gali dari proses penelusuran dan kami berencana masih akan melanjutkan proses penelusuran ini sampai nanti kami meyakini bahwa posisi peristiwa itu gamblang di kita, sehingga nanti kita bisa menempatkan untuk meninggakatkan status, dari informasi awal menjadi temuan kemudian bisa kita lakukan register,” jelas Supriyanto, Ketua Bawaslu Pati.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengaku jika deklarasi sejumlah kepala desa di Kabupaten Pati yang mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah itu bukanlah urisannya. Namun Nana menegaskan jika ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Menurutnya, sudah ada aturan mengenai larangan ASN terlibat dalam politik praktis. Nana mengaku juga sudah sering memberikan himbauan terkait netralitas ASN dalam pemilu kepada jajarannya.

“Wah, itu bukan urusan saya nih. Mungkin ini yang lebih berhak ini Bawaslu ya apakah itu ada pelanggaran atau tidak. Kami akan memberikan arahan baik tertulis maupun langsung aturan-aturan yang boleh dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan. Kalau yang melanggar ya tentunya jelas di ASN itu ada sanksinya. Tapi tampaknya biar nanti yang akan menilai dari Bawaslu,” tutur Nana Sudjana.

Jadi meski ASN memiliki hak pilih, namun dia menegaskan jika ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

#kapoldajateng #pati #pilgubjateng