DPR RI Kaget Tak Ada Progres Pembangunan Kantor Gubernur PBD

SORONG, KOMPAS.TV - Anggota DPR RI Komisi II bersama wakil Menteri Dalam Negeri mengunjungi lokasi rencana pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. DPR RI menyayangkan karena setelah dua tahun, belum ada progres pembangunan kantor untuk provinsi termudah di Indonesia ini.

Setelah berkunjung di kilometer 16 Kota Sorong, lokasi yang akan dibangun kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, anggota DPR RI Komisi II bersama wakil menteri dalam negeri sangat menyayangkan karena lokasi tersebut, masih dalam bentuk tanah kosong, padahal sudah hampir dua tahun pemerintahan provinsi Papua Barat Daya berjalan.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia  mengatakan, perlu adanya percepatan, di sisa satu tahun terakhir ini perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat didukung DPR RI  dan pemerintah daerah, agar proses pembangunan infrastruktur dapat segera berjalan. Ditargetkan Desember 2024 harus tersedia kerangka pembangunan kantor gubernur.

Sesuai amanat undang-undang dalam waktu tiga tahun proses pembangunan pemerintahan di daerah otonom baru harus selesai.