BKSDN Kemendagri: Wahdah Islamiyah Wujud Representasi Civil Society, Jembatan Umat dan pemerintah

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN Kemendagri), Dr. Yusharto Huntoyungo, hadir sebagai salah satu pembicara dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) XVI Wahdah Islamiyah, Sabtu, (25/11/2023) 

Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Sudiang Makassar dan daring via Zoom Meeting ini mengangkat tema “Meningkatkan Soliditas dan Kolaborasi Mewujudkan Indonesia Maju.” 

Yusharto menyampaikan materi terkait Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai representasi kekuatan civil society. 

“Wahdah Islamiyah sebagai salah satu Organisasi Kemasyarakatan tentu akan menjadi bagian dari Sosial. Meskipun sosial itu semakin bertambah jumlahnya di Indonesia saat ini. Sebagai negara demokrasi yang sudah menjadi komitmen Kita dimana kedaulatan ada di tangan rakyat dan untuk rakyat maka  keberadaan civil society menjadi sangat penting,” ujarnya.

Lebih lanjut, lelaki yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini menyatakan keberadaan civil society  memberikan kekuatan sebagai pondasi untuk mengaplikasi dan sebuah negara dikatakan demokrasi jika memiliki peluang yang besar bergabung dalam civil society. 

“Semakin besar peluang untuk bergabung dengan Organisasi Kemasyarakatan maka semakin menunjukkan kedewasaan demokrasi tersebut. Untuk bisa melaksanakan fungsi demokrasi untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan yang ada di masyarakat, tanpa adanya Ormas tentu kita tidak akan pernah tahu apa yang dibutuhkan oleh warga,” lanjutnya.   

Yusharto juga menyampaikan harapannya kepada Ormas Wahdah Islamiyah diantaranya untuk mampu berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, menjadi penebar nilai-nilai kebajikan dan spiritual, jembatan antar umat dan pemerintah, mampu mengembangkan SDM secara mandiri, mampu melaksanakan dialog komunikasi, koordinasi dan harmonisasi, dan terakhir adalah bisa menjaga soliditas. 

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI (2020-2022) ini juga memaparkan tahapan dan jadwal pemilu 2024 yang prosesnya sudah dimulai sejak Juni 2022 lalu. Untuk itu, ia memberikan masukan terhadap Ormas Wahdah Islamiyah tetap komitmen mendukung pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban, memiliki harapan dan gagasan terkait kebutuhan dasar, pengembangan kompetensi, diklat dan kesempatan kerja, mendukung pemilu yang aman, tertib, damai dan berintegritas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih yang cerdas, meningkatkan partisipasi hak-hak politik pemilih.


#wahdahislamiyah
#BKSDN
#Diklat