Heru Budi Larang ASN DKI Berfoto atau Like Unggahan Capres dan Cawapres di Medsos

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya tidak boleh berfoto ataupun menyukai (like) unggahan kegiatan calon presiden (capres) dan cawapres di media sosial.

Heru juga akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II untuk mengingatkan terkait netralitas ASN. Tujuannya, agar tidak ada konflik kepentingan selama Pemilu 2024 berlangsung. Serta menjaga suasana Kota Jakarta tetap kondusif, aman dan tenteram.

"ASN harus netral. Bahkan foto dengan pasangan capres dan cawapres tertentu saja tidak boleh. Foto tersebut disebar di media sosial juga tidak boleh. Itu yang mau saya ingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Baca Juga: Masa Jabatannya Diperpanjang, Heru Budi Mau Fokus Urus Macet, Polusi hingga Sampah di DKI

Ia menyampaikan, netralitas ASN nantinya akan sangat berpengaruh pada layanan publik yang baik, yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Heru mengungkap, Jakarta adalah salah satu daerah rawan konflik selama Pemilu 2024. Hal itu berdasarkan hasil pengamatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Heru pun akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pihak lainnya untuk menjaga suasa di Jakarta tetap kondusif.

Seperti di level Polda Metro Jaya sudah dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mantab Brata 2023-2024. Lalu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta sudah melakukan berbagai sosialisasi.

Heru yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan juga meminta camat dan lurah untuk menjaga dan mengawasi wilayahnya masing-masing, serta bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam melakukan pengamatan untuk mewaspadai situasi di daerah sekitar.

Baca Juga: Nasabah KUR BRI Kini Bisa Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan lewat ATM hingga Agen BRILink

Di kesempatan yang berbeda, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan juga mengingatkan kepada prajurit Kodam Jaya untuk tidak ikut terlibat kegiatan politik praktis pada Pemilu 2024.

"Tidak boleh satu pun prajurit Kodam Jaya melakukan kegiatan politik praktis dan melakukan keberpihakan kepada pasangan calon pada Pemilu 2024," kata Pangdam Jaya saat berkunjung ke Markas Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 6/BAY di Lagoa Kanal, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/10).

Dia juga meminta agar prajurit Kodam Jaya mempersiapkan diri untuk perbantuan tugas (BKO) pengamanan Pemilu 2024.

Baca Juga: Oleh-Oleh Jokowi dari China, Ada 31 Kerja Sama Bisnis dan Investasi Senilai Rp214 T

"Waspadai segala ancaman yang ada pada pelaksanaan pemilu dan selalu persiapkan diri untuk membantu Polri dalam pengamanan Pemilu," ujarnya.

Dalam kunjungan itu, Pangdam Jaya mengaku bersyukur bisa bertatap muka langsung dengan para anggota Batalyon Arhanud 6/BAY.

"Saya bersyukur dengan kunjungan ini, saya dapat berkomunikasi dengan para anggota Yonarhanud dari dekat," kata Hasan.

Baca Juga: Usai Kunker ke China, Jokowi Tiba di Riyadh untuk Hadiri KTT ASEAN-GCC dan Bertemu PM Arab Saudi

Jenderal bintang dua itu berharap para prajurit Batalyon Arhanud 6/BAY yang tengah melaksanakan tugas dan latihan satuan dapat selalu menjaga dan membina keharmonisan keluarga.

"Jauhi setiap pelanggaran dan jaga kekompakan prajurit melalui soliditas satuan," ujarnya