Dikritik Kurang Transparan soal RAPBD, Heru Budi: Sudah Dikasih Soft Copy, Bisa Buka jakarta.go.id

JAKARTA, KOMPAS.TV- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan pihaknya sudah transparan dalam memberikan dokumen anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kepada DPRD DKI Jakarta.

Dokumen yang dimaksud  memuat seluruh rincian aktivitas ataupun belanja dalam Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2024. Setipa anggota DPRD DKI juga sudah bisa melihat rincian data tersebut, karena diberikan dalam bentuk soft copy.

"Saat penyampaian Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, pihak eksekutif telah memberikan seluruh rincian aktivitas sampai dengan satuan tiga dalam bentuk 'soft copy'," kata Heru di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Baca Juga: Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Heru Budi Habis 17 Oktober 2023, Bagaimana Nasib Kelanjutannya?

Heru mengatakan, jika ada informasi yang masih ingin diketahui, anggota DPRD bisa mengakses laman apbd.jakarta.go.id. Pernyataan Heru ini menanggapi Anggota DPRD DKI Justin Adrian Untayana yang meminta Pemrpov DKI lebih transparan terkait dokumen anggaran.

"Dalam perjalanan selama lima kali pembahasan Rancangan APBD, kami menyayangkan adanya kemunduran dalam hal transparansi dokumen anggaran oleh Pemprov DKI," ujarnya pada Selasa (10/10) seperti dikutip dari Antara.

Menurut anggota dewan dari PSI itu, saat awal menjabat sebagai anggota dewan di 2019, ia masih bisa mengakses setiap detail rancangan anggaran melalui situs daring "smart APBD" dengan mudah. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Anies baswedan.

Justin menyebut, Kemudahan itu bisa membuat dirinya dan anggota DPRD lainnya dapat mengkritisi berbagai kejanggalan anggaran.

Baca Juga: Heru Budi Bakal Copot Pejabat yang Merekomendasikan ASN DKI Berkinerja Buruk

Ia mencontohkan kasus anggaran lem aibon yang pada 2019 dikritisi oleh PSI. saat itu, Fraksi PSI di DPRD DKI menemukan kejanggalan seperti engadaan lem Aibon untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar; pulpen menggambar untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur senilai Rp123,8 miliar; hingga 7.000 komputer untuk Dinas Pendidikan, masing-masing seharga Rp15 juta dengan total anggaran senilai Rp121,2 miliar.Temuan itu pun sempat menimbulkan kontroversi publik.

"Namun sayangnya keramaian tersebut justru nampaknya membuat Pemprov DKI menjadi terkesan tidak nyaman, dengan melakukan pembatasan informasi detail anggaran di DKI Jakarta," tuturnya.

Baca Juga: KA Suite Class Compartment Berangkat Perdana dari Surabaya, Tiket Rp1,9 Juta Penumpang Tetap Full

Justin pun berharap Heru Budi Hartono untuk menggunakan standar transparansi anggaran yang sama seperti sebelumnya.

"Agar dapat memberikan akses informasi tidak hanya kepada kami sebagai anggota legislatif, tetapi juga dapat diawasi oleh khalayak umum," katanya.