Sindir Pemda Morut dikasus PT MPR, Safri: Pemda Lebih Pro Investor Ketimbang Melindungi Rakyatnya

MOROWALI UTARA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Muhammad Safri mewanti-wanti pemerintah daerah agar tidak bermain-main dengan rekomendasi legislatif terkait aktivitas penambangan PT. Mulia Pasific Resources (PT.MPR) di Kawasan Gunung Takule, Kolonodale. 

Hal itu disampaikan Safri menanggapi adanya surat permohonan Direktur Utama PT MPR kepada Bupati Morowali Utara agar dapat beraktivitas kembali melakukan penambangan di wilayah tersebut.

"Saya mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah untuk tidak bermain-main dengan rekomendasi DPRD Morut terkait aktivitas penambangan PT MPR yang sebelumnya telah disepakati bersama untuk dihentikan karena membahayakan dan mengancam permukiman masyarakat Kolonodale," ujarnya, Rabu (13/9/2023).

Safri menegaskan pemda harus jeli dan tidak asal dalam memberikan ruang kepada PT MPR untuk kembali beraktivitas di Kawasan Gunung Takule. Pemda kata Safri, harus sadar dan belajar dari penolakan publik terhadap kegiatan penambangan PT MPR. Dirinya tidak ingin kejadian yang sebelumnya terjadi dan sangat merugikan masyarakat itu terulang kembali.

"Sangat keliru jika pemda mengabaikan rekomendasi DPRD demi meloloskan kepentingan para investor. Pemda harus sadar dan belajar dari peristiwa yang lalu. Publik menolak kegiatan pertambangan PT MPR bukan tanpa alasan. Kita tidak ingin masyarakat kembali menjadi korban, itulah mengapa rekomendasi kami penting untuk dilaksanakan agar kejadian yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali," tegasnya.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini bahkan menyindir tindak tanduk pemerintah daerah yang hanya pro kepada investor dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Safri menilai pemda cenderung berpihak kepada korporasi daripada melindungi rakyatnya sendiri.

"Dimana-mana pemerintah itu memberikan perlindungan kepada rakyatnya bukan malah sebaliknya memberikan ruang yang luas kepada korporasi yang semua orang tahu telah melakukan kerusakan lingkungan," pungkasnya.

#wakilketuaDPRDmorut
#PTMPR
#kecamanrakyat