Polisi Bongkar Tambang Ilegal di Tempat Pemakaman Umum, Penambang Raup Untung Hampir Rp1 Miliar

SUMEDANG, KOMPAS.TV - Tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jawa Barat dan Polres Sumedang membongkar adanya tambang pasir ilegal yang berada di tempat pemakaman umum atau TPU yang berlokasi di Blok Liunggunung, Desa Legok Kaler, Kabupaten Sumedang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, pengungkapan lokasi penembangan ilegal ini berawal dari laporan masyarakat yang mengeluh karena aktivitas tambang ilegal di area TPU tersebut.

Dari laporan itu, kata Ibrahim, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya, diketahui bahwa lahan pemakaman umum yang telah ditambang oleh para penambang luasnya mencapai 16 hektare.

Baca Juga: Pesan Jokowi ke PSI Jelang Pemilu: Netral Saja Dulu karena Masih Banyak Drama Sinetron akan Terjadi

Selain menemukan lokasi tambang, Ibrahim menyebut tim gabungan juga menangkap dua orang berinisial HH dan U lantaran melakukan aktivitas penambangan ilegal di lokasi tersebut. 

Menurut Ibrahim, kedua tersangka melakukan penambangan ilegal di dua titik berbeda, namun masih di satu kawasan yang sama.

Dari pengakuan kedua pelaku yang ditangkap, kata Ibrahim, hasil tambang ilegal tersebut setiap harinya dapat menjual 15 truk berisi pasir.

Adapun keuntungan yang diperoleh nilainya mencapai Rp16 juta per hari untuk dua lokasi tambang. Selama dua bulan lebih beroperasi, keduanya meraup keuntungan hingga Rp960 juta. 

"Kedua tersangka melakukan galian tambang sejak Juli tahun 2023 menggunakan alat berat ekskavator," kata Ibrahim dalam keteranganya pada Senin (4/9/2023). 

Baca Juga: Polisi Usut Penganiayaan Diduga Dilakukan Anggota DPRD Takalar ke Seorang Wanita di Apartemen Tebet

Ibrahim menambahkan, pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat berat sebanyak 2 unit ekskavator, 1 unit ayakan pasir hingga uang hasil penjualan pasir kepada para konsumennya di bebeberapa wilayah. 

Saat ini, Ibrahim mengatakan, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terkait adanya indikasi keterlibatan pihak lain.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Sementara itu, Staf Cabang Dinas Kementerian ESDM wilayah 5 Provinsi Jabar, Diki Pramesti, mengatakan pihaknya telah mengundang Kepala Desa Legok Kaler untuk dimintai klarifikasi terkait aktivitas penambangan ilegal tersebut.

Namun, undangan yang disampaikan pada Mei itu tak disambut. Kepala Desa Legok Kaler tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi itu.

Baca Juga: Ketua Kadin Arsjad Rasjid Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo

Meski sudah dipanggil, pihak pengelola tambang ilegal itu pun tak menghentikan aktivitasnya saat pihaknya melayangkan surat peringatan pada Juni 2023 lalu. 

Menurut Diki, ada sekitar 100 makam di TPU yang sudah ada sejak 2013 itu. Sementara aktivitas galian di area itu dilakukan sejak 2013 sampai 2016 oleh Bumdes Subur Makmur. Diki menuturkan, aktivitas tambang itu tak berizin dan ilegal. 

"Tambang ini sudah lama, tapi kalau yang ilegal ini kita adanya pengaduan dari medsos saja, baru tahunya saja kira-kira di bulan Mei 2023 dan kita ada surat dari dinas itu di bulan Juni," kata Diki.