MUI Ungkap Temuan soal Pesantren Al Zaytun, dari Dugaan Penyimpangan hingga Masalah Akhlak

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) membeberkan temuan awal berupa dugaan penyimpangan dan persoalan akhlak di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Utang Ranuwijaya, Rabu (21/6/2023).

“Ada yang terkait dengan penyimpangan, ada yang terkait dengan persoalan akhlak, ada yang terkait dengan arogansi (juga) kriminal," ujar Utang, dikutip Kompas.com.

Utang juga tidak menjelaskan secara rinci terkait temuan penyimpangan dan persoalan akhlak yang dimaksud.

Meski demikian Utang menyebut temuan awal tersebut masih harus dikaji dan dilakukan analisis mendalam.

Baca Juga: Bentuk Tim Investigasi Khusus, Ridwan Kamil Harap Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu Kooperatif

Ia menegaskan, pihaknya belum menyimpulkan dugaan-dugaan yang muncul pada temuan awal tersebut, karena masih memerlukan proses klarifikasi dari pesantren Al-Zaytun.

"Masih belum bisa diambil kesimpulan, karena juga masih harus cek ricek dan klarifikasi," ujar dia.

Dia juga menuturkan, pihak Pesantren Al-Zaytun sempat menolak permintaan klarifikasi dari MUI yang pertama kali.

Saat ini, lanjut dia, MUI sudah bersurat ke Al-Zaytun untuk meminta klarifikasi untuk kedua kalinya.

"(Surat klarifikasi) yang pertama sudah ada jawaban dan isinya tidak bersedia untuk menerima tim dari MUI,” katanya.

“Mereka meminta tenggat waktu di akhir tahun ini, itu bunyi suratnya," kata Utang.

Dalam melakukan pemeriksaan, lanjut Utang, MUI Pusat bekerja sama dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Bahkan tim pusat melibatkan MUI Jabar dan Kabupaten Indramayu, jadi kita koordinasi dengan baik, saling memberi informasi," imbuhnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil Investigasi Kisruh Ponpes Al-Zaytun Selama 7 Hari

Sebelumnya diberitakan, Ridwan Kamil dengan tegas meminta Ponpes Al-Zaytun kooperatif bisa berdialog dengan tim inestigasi yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat bersama para kyai.

"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-Tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," ucap Ridwan Kamil, Senin (19/6/2023).