Ini Alasan DPC PDIP Kota Sorong akan Polisikan KPU dan Bawaslu

SORONG, KOMPAS.TV - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan laporkan ketua KPU dan Bawaslu Kota Sorong ke Polisi, atas tindakan upaya pembubaran kegiatan pelantikan ketua dan pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan telaah tim kuasa hukum partai, tindakan ketua KPU dan Bawaslu Kota Sorong untuk menghentikan kegiatan pelantikan tersebut telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana, sehingga perlu dilaporkan ke Polres Sorong Kota.

Edo Kondologit, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Sorong mengatakan, ada beberapa poin mendasar yang akan disampaikan terkait pengaduan tersebut, salah satunya kegiatan yang berlangsung awal maret tersebut telah disampaikan surat izin keramaian pada sejumlah instansi terkait termasuk KPU dan Bawaslu.

Serta terkait pelanggaran kampanye terselubung yang disampaikan ketua KPU dan ketua Bawaslu tidaklah benar. Dimana dari sisi kewenangan ketua KPU tidak berwenang  untuk membubarkan kegiatan partai politik, yang mana kewajiban KPU diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Hingga saat ini DPC PDI Perjuangan masih menunggu arahan dari DPP terkait pelaporan tersebut.