Politikus PKS: Slogan Baru Jakarta Tidak Keren, Tidak Memotivasi Warga

JAKARTA, KOMPAS.TV - Slogan baru DKI Jakarta yang sebelumnya adalah "Jakarta Kota Kolaborasi" diubah menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia" oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Raides Aryanto menjelaskan, pemerintah daerah hanya mengubah slogannya saja, tetapi logo lama masih digunakan.

Kepada awak media, Raides mengatakan logo anyar itu bertujuan untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) dan mengajak masyarakat Jakarta untuk bersinergi membawa Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara.

Baca Juga: Pengamat dari Trisakti Nilai Penggantian Slogan Jakarta Era Anies oleh Heru Tak Substansial

"Serta sebagai bagian dari pelaksanaan program RPD (Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026),” ujar Raides, Senin (12/12/2022) kemarin.

 

Meski demikian terdapat sejumlah kalangan yang tak sepakat dengan pengubahan slogan tersebut. 

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli misalnya, menilai slogan baru era Heru itu tak keren dan cenderung tak memotivasi warga.

"Slogan yang sekarang enggak keren, enggak milenial, dan tidak menuntun atau memotivasi warga Jakarta tentang apa yang mesti mereka lakukan untuk memajukan Jakarta," ujar Taufik, Senin (12/12/2022) dikutip dari Kompas.com.

Ia menduga Pemda DKI Jakarta yang sekarang tampak kesulitan cari konsultan branding.

"Mungkin Pemda DKI Jakarta yang sekarang kesulitan mencari konsultan branding," ujar Taufik.

Baca Juga: Hanya Ganti Slogan, Pemprov DKI Pastikan Logo PlusJakarta Era Kepemimpinan Anies Tak Diubah

Sementara Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai perubahan slogan ini untuk menunjukan eksistensi Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan menjadi pembeda kepemimpinan.

"Setiap pimpinan baru itu ingin menunjukkan eksistensinya ya. Untuk bagaimana menunjukkan ada perbedaan sebelumnya," sebut Nova.

Ia berpendapat dengan slogan anyar ini Heru bakal memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menangani permasalahan di wilayah itu.