Cegah Korupsi, Pemprov Jateng Tingkatkan Peran APIP

SEMARANG, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan pencegahan korupsi dengan meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP. Upaya ini sebagai Early Warning System bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK mengadakan gelar pengawasan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang kepala inspektorat dari kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Dalam pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan arahan dalam menjalankan fungsinya sebagai Early Warning System. Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP harus bisa melakukan upaya pencegahan dini dan harus bisa melakukan mitigasi risiko, jika ada temuan indikasi korupsi harus segera dilakukan audit investigasi.

"Yang paling menarik disini adalah Early Warning System yang akan dimunculkan di inspektorat kabupaten/kota. Sehingga saat ini kita sudah melihat banyaknya aduan masyarakat, kita menangani permasalahan-permasalahan aduan baik itu dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga yang terkait termasuk milik kabupaten/kota maupun provinsi, kita sudah bisa menangani dengan baik," ujar Taj Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Selain itu APIP juga dituntut untuk dapat memberikan solusi penyelesaian serta merumuskan langkah-langkah antisipasi agar permasalahan yang terjadi tidak terulang lagi. Menurut data, pada periode tahun 2022 terdapat 64 aduan masyarakat dengan klasifikasi aduan korupsi, pungli, penyalahgunaan wewenang dan lainnya dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp 2,9 miliar.

"Intinya adalah APIP inspektorat itu harus bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dini, APIP harus bisa melakukan mitigasi resiko," terang Dhoni Widianto, Plt Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

Diharapkan peran efektif APIP bisa lebih optimal dalam pencegahan korupsi dan memberikan peringatan dini sebelum melakukan tindakan-tindakan kesalahan di lembaga masing-masing.

#korupsi #apip #jateng