Gubernur Ridwan Kamil Bantah Akan Pindahkan Ibu Kota Provinsi Jabar, Cuma Pindah Pemerintahan Saja

BANDUNG, KOMPAS.TV - Kabar adanya rencana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke Tegalluar, Kabupaten Bandung, dibantah Gubernur Ridwan Kamil.

Menurut Ridwan Kamil, yang dipindahkan bukanlah ibu kota Provinsi Jawa Barat, melainkan administrasi pemerintahannya. Lebih tepatnya, menyatukan pusat pemerintahan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung.

"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (15/10/2022).

Dipaparkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, ibu kota Provinsi Jawa Barat tetap berada di Kota Bandung. Sementara pusat administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat akan berkumpul di tiga kawasan potensial, yakni Tegalluar, Walini, dan Kertajati.

Baca Juga: Tinjau Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi Masih Matangkan Uji Coba Berbarengan Xi Jinping

Tegalluar, lanjut Kang Emil, lokasi yang paling potensial untuk menjadi pusat pemerintahan. Pasalnya, Tegalluar merupakan lokasi yang strategis karena berada di simpul beberapa ruas jalan tol, titik akhir pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, serta pusat ekonomi lainnya.

"Potensi Tegalluar bagus karena simpulnya di situ, hendak ke Cisumdawu di situ, ke Jakarta, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya), kereta cepat juga di situ. Jadi kawasan ini sangat strategis. Dari situ ke Stadion GBLA juga tinggal menyeberang, ke Masjid Al Jabbar cuma lima menit," ujar Kang Emil.

Pemindahan pusat pemerintahan provinsi ini serupa dengan Malaysia yang memiliki Ibu Kota Kuala Lumpur, namun pusat pemerintahannya di Putrajaya.

Namun ditekankan Kang Emil, hal ini masih berupa wacana. Pemindahan pusat pemerintah Provinsi Jabar masih memerlukan kajian yang mendalam, dan persetujuan dari berbagai pihak.

"Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan," katanya.

Baca Juga: 5 Hal soal Usulan Perda Kota Religius Depok: Tidak Didukung Ridwan Kamil hingga Tudingan Atur Jilbab