Upaya Percepatan Penurunan Stunting Perlu Sinkronisasi Lintas Sektor

PALEMBANG, KOMPAS.TV - Penurunan stunting telah menjadi program prioritas pemerintah. Pada Kamis, 8 September 2022, Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rekonsiliasi Stunting Provinsi Sumatera Selatan, di Ballroom Hotel Novotel, Palembang. Kegiatan ini sebagai upaya sinkronisasi percepatan penurunan stunting, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten-kota.  

Rata-rata tingkat prevalensi stunting di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 24,8 persen, atau di atas rata-rata nasional sebesar 24,4 persen. Bahkan di beberapa daerah seperti kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu, tingkat prevalensi mencapai lebih dari 30 persen. BKKBN terus mengupayakan percepatan penurunan stunting, setidaknya mendekati target nasional 14 persen di tahun 2024.

Menurut Mediheryanto, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, masih tingginya tingkat prevalensi stunting karena masih rendahnya komitmen dan kesadaran pihak terkait. Padahal upaya penurunan stunting tidak hanya melibatkan satu sektor, melainkan multisektor dan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. “Jadi salah satu faktor penyebabnya komitmen dari sektor-sektor terkait belum maksimal. Ini yang perlu kita upayakan untuk dimaksimalkan. Kita lihat partisipasi dari sektor pemerintah saja belum semuanya menyadari tentang peran masing-masing. Padahal semua sektor itu pada dasarnya terkait dalam percepatan penurunan stunting,” ungkap Mediheryanto.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung upaya penurunan stunting, dengan menyerap anggaran yang sudah dianggarkan pada Dana Alokasi Khusus. Ia juga berharap dukungan DPRD di kabupeten kota terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui APBD.

“Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat, Pak Hasto, bahwa beliau menganggarkan juga DAK (Dana Alokasi Khusus). Harapan kita kepada pemerintah kabupaten-kota, jangan sampai DAK pun tidak dibelanjakan. Kalau tidak dibelanjakan berarti tidak akan sukses. Tentunya harapan kita DAK itu segera disalurkan, dan juga bupati kepala daerah supaya nantinya DPRD menganggarkan juga untuk membantu program pengentasan kemiskinan melalui APBD,” kata Mawardi Yahya.  

Stunting adalah gangguan gizi kronis yang menyebabkan anak terganggu pertumbuhannya dan kecerdasannya. Faktor penyebab stunting antara lain pola asuh yang belum maksimal, serta kurangnya asupan gizi seimbang pada usia balita dalam waktu yang lama.