Program KDS Disebut Dipolitisasi untuk Kepentingan PKS, Ini Kata Wakil Wali Kota Depok

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menjelaskan adanya manfaat program Kartu Depok Sejahtera (KDS). 

Diketahui, adanya program KDS tersebut membuat DPRD Kota Depok melayangkan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris. 

Imam mengatakan, KDS untuk menjangkau masyarakat miskin dengan syarat utama adalah tidak termasuk ke dalam golongan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Baca Juga: PKS Pertanyakan Mosi Tidak Percaya Anggota DPRD Depok ke Wali Kota Mohammad Idris

"KDS program penerima bantuan untuk warga Depok. Syaratnya adalah miskin, kalau dia tidak miskin adukan saja, nanti kami coret," kata Imam seperti dilansir dari Antara, Rabu (11/5/2022).

Ia menyebut, penerima KDS itu mendapatkan tujuh manfaat. Pertama, yaitu pelayanan kesehatan gratis melalui bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Depok.

Kedua, penerima adalah bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi.

"Ketiga renovasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH), keempat bantuan Santunan Kematian (Sankem) dan kelima, bantuan ketersediaan pangan," ujarnya.

Keenam, bantuan untuk para kaum lanjut usia atau lansia dan disabilitas. Ketujuh, atau kategori terakhir, bantuan pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja.

"Ada tujuh manfaat, warga yang dapat nanti didata oleh para relawan yang tersebar di 63 kelurahan. Mereka mendata apakah layak atau tidak," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Depok terus melakukan evaluasi program KDS tersebut untuk memastikan penerima layak dibantu.

"Kita evaluasi terus, program KDS. KDS adalah program tambahan di daerah. PKH di Depok kisaran 200 ribu penerima kalau ada warga Depok yang belum dapat PKH, kita tutupi dengan KDS yang hanya 2 ribu," kata dia.

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris. Gerakan yang tak diikuti oleh anggota legislatif yang berasal dari Fraksi PKS itu juga ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra. 

Puluhan anggota DPRD yang berasal dari PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKB-PSI menduga program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dipolitisasi untuk kepentingan PKS.

Baca Juga: Minus PKS, DPRD Depok Layangkan Mosi Tidak Percaya ke Wali Kota Mohammad Idris

Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan, adanya mosi ini menyatakan bahwa rakyat Depok tak percaya kepada kepemimpinan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok," kata Babai seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/5/2022).