Gubernur dan Ketua DPRD Lampung Temui Massa Aksi

KOMPAS.TV, LAMPUNG – Dengan menaiki mobil, Gubernur Lampung bersama Ketua DPRD, serta Kapolda Lampung akhirnya menemui massa aksi, Rabu (13/4/2022) pukul 1 siang tadi.

Massa yang diketahui sudah menunggu tiga jam lamanya ini, sempat melakukan negosiasi yang alot dengan petugas meminta agar kawat berduri yang terpasang dapat segera dilepas karena dinilai menghalangi mereka dalam menyampaikan aspirasi.

Sementara saat menemui massa aksi, Gubernur Arinal Djuanidi mengatakan menerima aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi dari aliansi Lampung Memanggil (ALM) yang nantinya akan segera ditindaklanjuti.

Baca Juga: Demo Mahasiswa Diwarnai Lepas Kawat Berduri

Arinal juga menyinggung soal pemasangan kawat duri (barier) yang dimaksudkan, guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Hal-hal yang diinginkan adek-adek sampaikan kepada saya, nanti saya tindak lanjuti. Soal pagar ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya saat menemui massa aksi di Kompleks Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung. 

Dijumpai dalam kesempatan yang sama, Mingrum Gumay selaku Ketua DPRD Provinsi Lampung menyebut apa yang menjadi aspirasi mahasiswa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aspirasi masyarakat dan  menjadi tanggung jawab pemerintah.

Untuk itu, dirinya memastikan menerima dan menyerap setiap aspirasi dan tuntutan yang disampaikan massa aksi.

“Yang pertama, siap menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Yang kedua, kami yakin aspirasi yang disampaikan tidak terpisahkan dari aspirasi masyarakat," kata dia. 

"Yang ketiga, yakinlah bahwa aspirasi yang disampaikan merupakan ejawantah dari tanggung jawab kami sebagai pemangku pemerintahan di Provinsi Lampung,” imbuhnya. 

Baca Juga: Aksi Demo Mahasiswa Dihadang Kawat Barrier dan Water Canon

Kini, aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ribuan massa aksi telah selesai digelar dengan mendapat pengawalan secara ketat dari aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP.

#aliansilampungmemanggil #demomahasiswa #penolakankenaikanbbm