Sulit Dapat BBM Subsidi, Ratusan Sopir Angkutan Umum Gelar Unjuk Rasa di DPRD Manokwari

MANOKWARI, KOMPAS.TV - Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) subsidi, kini tengah dirasakan oleh ratusan sopir angkutan umum di Jalur Trans Papua Barat.

Alhasil, para sopir tersebut pun menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Monokwari, Papua Barat, Senin (212/3/2022).

Alasannya, karena terdapat dugaan penimbunan BBM untuk kegiatan penambangan emas ilegal, seperti yang disampaikan oleh koordinator aksi itu Deflisen Pahala.

"Ada dugaan praktek nakal yang dimainkan oleh operator di SPBU dengan meloloskan kendaraan-kendaraan pribadi yang menggunakan tangki modifikasi untuk pengisian BBM subsidi," kata Deflisen dikutip dari Antara, Senin.

Baca Juga: Pertamina Jual Pertamax Rp9.000/Liter, Negara Lain Jual BBM Nonsubsidi di Atas Rp16.000

Menurut Deflisen, aduan dari massa unjuk rasa itu sudah tepat ditujukan kepada DPRD, mengingat mereka memiliki fungsi pengawasan guna memastikan keadilan bagi rakyat.

"Kami tidak mengadu ke institusi penegak hukum, karena memang sulit ditindak," ujar Deflisen, menegaskan bahwa dugaan praktik penimbunan BBM itu telah merenggut hak-hak rakyat.

"Kami hanya tuntut keadilan melalui penertiban SPBU oleh DRPD bersama Pertamina yang berkepentingan memberikan izin operasinya," imbuhnya.

Deflisen mengungkapkan, jasa transportasi umum di jalur trans Papua Barat sangat bergantung pada ketersediaan BBM subsidi, terutama solar yang saat ini jumlahnya sangat terbatas.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Tidak akan Menaikkan Harga BBM Meskipun Harga Minyak Dunia Naik

Sementara itu, kepada pihak kepolisian, para demonstran itu mendesaknya untuk segera melakukan evaluasi dan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal.

Sebab, keberadaan tambang emas ilegal tersebut kian memengaruhi ketersedian BBM subsidi untuk pelaku jasa transportasi umum lintas kabupaten di Manokwari.

"Data yang kami terima, ada ratusan alat berat di tambang emas Ilegal di Wasirawi Kecamatan Masni," jelas Deflisen.

"Diduga kuat BBM subsidi jenis solar dari hasil tab tanki modifikasi dari SPBU Manokwari dijual ke sana (tambang emas Ilegal)," sambungnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari Norman Tambunan pun memastikan, pihaknya akan menindaklanjutinya di rapat internal.

"Aspirasi ini akan kami bawa dalam rapat ke dewan untuk dibuatkan panitia khusus (pansus) yang akan segera mempertemukan para sopir, pengusaha SPBU dan pihak Pertamina," kata Norman.