Soal Penembakan Demonstran di Parigi Moutong, Komnas HAM Minta Polisi Transparan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait insiden penembakan demonstran penolakan tambang emas di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Komnas HAM bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah meminta proses uji balistik dan pemeriksaan anggota kepolisian dilakukan secara transparan.

“Komnas HAM mendorong pemeriksaan yang transparan dan penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan penembakan,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan M. Choirul Anam melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/2/2022).

Baca Juga: Temukan Pelanggaran, DPR Minta Polisi Segera Ungkap Pelaku Penembakan Demonstran Parigi Moutong

Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah Dedi Askary bahwa pihaknya mendorong proses penegakan hukum yang transparan dari Polres Parigi Moutong.

“Kami sedang melakukan pemantauan dan penyelidikan, termasuk mendorong evaluasi dan penegakan hukum atas insiden tersebut secara transparan,” ujar Dedi.

Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM menyebutkan bahwa Kapolda Sulawesi Tengah telah berkomitmen untuk melakukan seluruh proses penyelidikan secara transparan, pun jika ditemukan bukti pelanggaran hukum.

Adapun terkait penolakan tambang emas yang telah terjadi sejak 2012, Komnas HAM mengatakan bahwa pihaknya akan kembali mendalami kasus tersebut.

“Sejak 2012 tambang emas ini telah ditolak oleh warga. Kami akan mendalami penolakan ini, khususnya beberapa masalah mendasar bagi warga, seperti sumber air dan lainnya,” terang Dedi.

Pihak Komnas HAM berharap, kasus tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Baca Juga: Kapolri Bicara Soal Insiden di Desa Wadas dan Parigi Moutong, Ini Perintahnya ke Kapolda

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa menolak perusahaan tambang emas menewaskan seorang demonstran bernama Erfaldi alias Aldi.

Aldi tewas ditembak saat polisi membubarkan pengunjuk rasa karena menutup Jalan Trans-Sulawesi yang menghubungkan sejumlah kabupaten di Sulteng dengan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara.