JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Muhammad Safri mempertanyakan kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait keberadaan Blok Tiaka.
Pasalnya, sejak dilakukan penutupan sementara (temporary shut-in) pada bulan April 2016, aktivitas atau pengoperasian kembali lapangan minyak blok Tiaka di Kabupaten Morowali Utara belum menemui titik terang.
"Kami minta SKK Migas memberikan penjelasan secara detail terkait status Blok Tiaka yang hingga hari ini belum jelas kapan beroperasi lagi. Seperti apa upaya dan usaha SKK Migas agar Blok Tiaka bisa segera beroperasi dan berproduksi," ujar Safri, Kamis (10/2/2020).
Safri menegaskan kejelasan status operasional Blok Tiaka sangat penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sangat memungkinkan daerah penghasil terlibat dalam pengembangan migas.
"Mengacu Peraturan Menteri ESDM No 37 tahun 2016, daerah melalui Perusda atau BUMD dapat berperan aktif mulai dari pembangunan, pengoperasian dan juga mendapat hasilnya. Sebelum ada aturan ini, daerah hanya mendapatkan bagi hasil. Nah, kami mengupayakan ini semata-mata agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morut," beber Safri.
Ketua DPC PKB ini menambahkan, Blok Tiaka merupakan kekayaan daerah sehingga adanya ketentuan terkait Participating Interest 10 persen tersebut, maka daerah lewat Perusda atau BUMD bisa terlibat dan ikut serta dalam membantu produksi migas secara nasional.
"Blok Tiaka ini merupakan kekayaan daerah kita, oleh karena itu keterlibatan pemerintah daerah dalam Participating Interest 10 persen tersebut sangat penting, selain membantu produksi migas secara nasional, juga memberikan keuntungan bagi Perusda atau BUMD kita yang akan menambah pendapatan asli daerah," ucap Safri.
Mantan aktivis PMII ini pun mendorong pemerintah daerah Morowali Utara untuk segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait nasib blok Tiaka tersebut.
"Karena domainnya ada di pemerintah provinsi, maka Kami mendorong Bupati Delis agar segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Gubernur Sulteng terkait Blok Tiaka ini," pungkas Safri.
#bloktiaka
#SKKmigas
#morowaliutara
Sumber : Kompas TV Makassar
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.