PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Ganjar Minta Warga Jateng Tak Mudik selama Libur Nataru

SEMARANG, KOMPAS.TV - Pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara serentak saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap meminta kepada seluruh warga untuk tidak melakukan mudik dalam periode tersebut. 

Anjuran ini, tegas Ganjar diperuntukkan bagi warganya yang di luar Jateng, maupun yang sudah ada di wilayah Jateng.

“Warga Jawa Tengah yang ada di luar Jawa Tengah, Anda tinggal di situ saja nggak usah pulang," kata Ganjar dalam keterangan resminya, Rabu (8/12/2021).

"Rayakan Natal mungkin tahun baru di tempat itu, sehingga tidak terjadi pergeseran yang banyak atau warga yang sekarang ada di Jawa Tengah, di Jawa Tengah saja, tidak usah pergi ke mana-mana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar meminta kepada para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Jateng untuk tidak mengambil cuti selama libur Nataru.

"Cuti ASN, nggak usah cutilah. Cuti mau apa, ya kan?” ungkapnya menegaskan. 

Dia kemudian meminta dukungan dari seluruh pihak, untuk bisa menyukseskan keamanan dan kenyamanan saat Nataru selama tiga minggu tersebut.

“Untuk waktu tiga minggu kami butuh dukungan itu, sehingga kalau itu bisa dukung Insya Allah kita akan bisa mengamankan ini cara kami inisiatif yang kita munculkan dari Jawa Tengah," jelasnya. 

Baca Juga: Siap Sesuaikan Kebijakan Pemerintah saat Libur Nataru, Ganjar Minta Pusat Perketat Pintu Masuk

Persiapan Jelang Nataru

Sementara soal teknis persiapan menghadapi Nataru, Ganjar menuturkan pihaknya terus melakukan langkah preventif dengan sampling menggunakan Whole Genome Sequencing.

Selain itu, Pemprov Jateng juga terus menggencarkan sosialisasi tentang pengetatan protokol kesehatan di masyarakat. Langkah itu dibarengi dengan percepatan vaksinasi.

“Kami di daerah punya tugas untuk melakukan percepatan vaksinasi, kami punya tugas untuk melakukan sosialisasi penguatan pengetatan aturan tentang Prokes. Nggak bisa nggak, dan ini sudah mulai kita petakan,” tegasnya.

Terkait dengan persiapan jelang pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru, Ganjar juga telah memetakan beberapa upaya. Salah satunya koordinasi dengan Kementerian Agama, untuk menghitung berapa jumlah rumah ibadah yang akan menggelar acara keagamaan..

Hal ini, kata Ganjar, juga berlaku bagi umat agama selain Kristen dan Katholik, yang juga melakukan ibadah.

Sementara untuk wisata, mal, hingga penyelenggaraan acara, aturannya mengikuti kebijakan yang sudah ada. Yakni dengan memperketat prokes dan pembatasan kapasitas pengunjung atau pesertanya.

Baca Juga: Arahan Ganjar Untuk Warga Jawa Tengah, Terkait PPKM Level 3 Dibatalkan Pemerintah