CIREBON, KOMPAS.TV - Pernyataan itu disampaikan kepala dinas sosial, Iis Iskandar, pada kamis siang lalu. Iis menyampaikan data tersebut dia terima dari pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
Kepala dinas bersama petugasnya langsung melakukan verifikasi faktual terhadap data tersebut. Mereka menemukan lebih dari 2000 aparatur sipil negara tercatat sebagai data terpadu kesejahteraan sosial, alias sebagai penerima bantuan sosial.
Tidak hanya sekedar verifikasi dan validasi, dinas sosial juga langsung melakukan konfirmasi ke sejumlah instansi terkait. Mereka mengirimkan surat terkait temuan tersebut agar segera dipastikan kebenaranya.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Lutfhi, menyampaikan pihaknya akan memeriksa ulang data tersebut. Lutfhi juga akan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait kebenaran temuan data itu.
Bila dipastikan benar, Luthfi akan mengeluarkan nama anggota DPRD tersebut sebagai data penerima, bahkan tidak hanya itu anggota DPRD tersebut harus mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya.
Untuk lebih tahu berita terupdate seputarJawa Barat, bisa klik link di bawah .
IG:https://www.instagram.com/kompastvjabar/
Youtube:https://www.youtube.com/c/kompastvjaw...
Twitter:https://www.twitter.com/kompastv_jabar/
Facebook:https://www.Facebook.com/kompastvjabar/
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.