Wakil Gubernur DKI Jakarta Minta "Cyber Army" Tidak Dikaitkan Dengan Politik Praktis!

DKI JAKARTA, KOMPAS.TV - Berikut adalah beragam tanggapan warga ibukota mengenai polemik rencana pembentukan cyber army atau pasukan siber oleh Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta untuk melawan buzzer atau para pendengung, penyerang ulama, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Di tengah pro dan kontra pembentukan tim cyber army oleh MUI DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta semua pihak tidak mengaitkannya dengan politik praktis karena baik agenda Pilpres maupun Pilkada 2024 masih jauh.

Selain itu, menurut Riza setiap organisasi memiliki kewenangan sesuai AD-ART masing masing.

Ketua Mui DKI Jakarta, Munahar Muchtar menyatakan lembaganya mengusulkan pembentukan pasukan siber karena para pendengung selalu mencari kesalahan-kesalahan Anies Baswedan, padahal menurutnya Anies telah bekerja keras untuk warga ibukota.

Namun rencana pembentukan pasukan siber untuk melindungi ulama dan Gubernur Anies Baswedan dikritik oleh Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim.

Baca Juga: Kata Mahfud Soal Pernyataan Indonesia Bubar Jika MUI Lenyap dari Waketum MUI Anwar Abbas

Luqman menilai rencana itu berlebihan dan tak lepas dari pemberian bantuan hibah Pemprov 10,6M rupiah dari Pemprov DKI Jakarta untuk MUI DKI Jakarta.

Menyusul polemik yang terjadi, Ketua Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama  DKI Jakarta, Samsul Ma'arif meminta Dewan Pertimbangan MUI memanggil Ketua MUI DKI Jakarta untuk memberikan klarifikasi.

Menurut Samsul, membuat tim siber untuk membela salah satu tokoh bukanlah tugas MUI.

Dosen Ilmu Komunikasi UI, Ade Armando berpandangan rencana pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta berlebihan.

Menurut Ade, MUI DKI Jakarta lebih baik memperbaiki komunikasi public dan menggunakan anggaran yang ada untuk kemaslahatan umat.

Wacana pembentukan cyber army oleh MUI DKI Jakarta telah menggelinding menjadi pro dan kontra.

Di luar isunya yang kontroversial, akan lebih baik bagi Pemprov dan MUI Jakarta untuk lebih fokus pada upaya  penanganan pandemi dan pemberdayaan ekonomi umat.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR: Polemik Pembubaran MUI Harus Segera Dihentikan!