Penandatanganan Kesepakatan KUA PPAS 2022

KLUNGKUNG, KOMPAS TV - DPRD klungkung dan Bupati klungkung I Nyoman Suwirta, menandatangani nota kesepakatan dan kesepahaman terhadap kondisi kebijakan umum anggaran, kua, dan prioritas plafon anggaran sementara apbd 2022.

Penandatangan dilaksanakan dalam rapat paripurna dprd di gedung saba nawa natya, dprd klungkung.

Penandatanganan nota kesepakatan terhadap kondisi kebijakan umum anggaran, kua, dan prioritas plafon anggaran sementara apbd 2022, dilaksanakan oleh Bupati klungkung I Nyoman Suwirta selaku pemegang kebijakan di pemerintah daerah klungkung, bersama Ketua DPRD klungkung Anak Agung Gde Anom dan Wakil ketua DPRD Tjokorda Gde Agung.

Kesepakatan ditandatangani pada senin pagi di ruang rapat saba nawa natya, dprd klungkung.

Kua - ppas pada dasarnya memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk setiap urusan pemkab.

Didalamnya memuat unsur-unsur yang menyertakan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan serta asumsi yang melandasinya.

Dari hasil pembahasan kua-ppas, disepakati pendapatan daerah sebesar 1,1 triliun rupiah, terdiri dari, pendapatan asli daerah sebesar 232 miliar rupiah lebih, pendapatan transfer sebesar 887 miliar rupiah lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar 23 miliar rupiah.

Belanja daerah sebesar 1,2 triliun lebih terdiri dari belanja operasi  sekitar 990 miliar, belanja modal sekitar 130 miliar rupiah, belanja tidak terduga sekitar 20 miliar  rupiah, dan belanja transfer sekitar 122 miliar.

Sementara itu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan 121  miliar lebih, dan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan.

Bupati klungkung I Nyoman Suwirta saat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kua—ppas menyampaikan, target penerimaan pembiayaan sebesar 121 miliar lebih tidak realistis.

Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari perkiraan penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran tahun 2021.

Menurut bupati, pencantuman silpa sebesar itu semata-mata untuk menutupi defisit akibat kebutuhan belanja yang harus dibiayai jauh lebih besar dibandingkan dengan target pendapatan daerah yang direncanakan.

Diharapkan pagu definitif pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah bisa lebih besar dibanding yang direncanakan saat ini.

Nantinya, kenaikan pendapatan ini akan dipergunakan untuk menurunkan rencana penerimaan silpa sehingga bisa lebih realistis.

Selain pendapatan, bupati juga berharap bisa merasionalisasi anggaran belanja skpd mengingat pagu yang tercantum dalam kua-ppas ini masih merupakan usulan skpd yang belum sempat dicermati.

Hasil rasionalisasi ini juga akan dipergunakan untuk menurunkan target penerimaan silpa.

#BupatiKlungkung #DPRDKlungkung #RapatParipurna