Perusahaan Babat Hutan Bambu Purwakarta, Dedi Mulyadi Murka: Bisa Jebol Bendungan Jatiluhur

PURWAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi marah besar saat mendengar kabar penebangan hutan bambu di Desa Kutamanah, Kecamatan Sukari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ia memperingatkan dampak bencana lingkungan akibat penebangan itu.

"Kalau hutan bambu sampai dibabat habis di kawasan itu, dampaknya akan terjadi longsor, karena tidak ada lagi akar pohon bambu yang menahan tanah dan bebatuan di perbukitan," ujar Dedi, Rabu (11/8/2021), dilansir dari Tribunnews.

Dedi mendapat laporan soal penebangan itu dari warga sekitar hutan bambu yang langsung datang ke rumahnya di Kabupaten Subang.

Baca Juga: Peringatkan Sumur Air Tanah Berpotensi Bikin Pantura Tenggelam, Peneliti: Ganti dengan Pipa PDAM

Menurut warga dan petani, kawasan hutan bambu itu hendak dijadikan kebun pisang oleh sebuah perusahaan.

Padahal, pohon bambu terkenal memiliki kemampuan mudah menyerap dan mempertahankan air dalam tanah. Sebab itu, pohon bambu dapat mengatasi bahaya longsor dan banjir, terutama di lereng yang miring.

Perlu diketahui, letak Desa Kutamanah dekat hutan bambu itu hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari Waduk Jatiluhur.

Dedi khawatir, bila hutan bambu itu berganti kebun pisang, tanah di sekitar Waduk Jatiluhur itu mudah longsor karena tidak ada pohon yang mampu menahan tanah perbukitan.

"Dampak selanjutnya, bila terjadi longsoran material, baik tanah maupun bebatuan dari bukit, itu masuk ke Waduk Jatiluhur. Dampak terburuknya bisa menjebol Bendungan Jatiluhur," kata Dedi.

Waduk Jatiluhur yang jebol akan membuat air mengalir deras dan menyebabkan banjir di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta. 

"Kerugiannya sudah jelas sangat besar jika pohon bambu di kawasan hutan bambu itu dibabat,” tekan Dedi.

Menurut Dedi, perusahaan yang membabat hutan bambu itu memang memiliki hak izin kehutanan sosial. Namun, ia tetap ingin memperjuangkan para petani yang lahannya ikut tergusur perusahaan itu.

Baca Juga: Peringatan BMKG Akibat Perubahan Iklim, Bencana Badai hingga Hilangnya Es di Puncak Jaya

“Kalau perhutanan sosial itu peruntukannya buat rakyat agar perekonomian warga sekitar meningkat. Bukan untuk warga Jakarta yang menggarap perhutanan di sini. Emosi saya. Yang ngasih izinnya akan saya panggil nanti,” kata Dedi Mulyadi.

Warga bercerita ada petani yang jatuh sakit karena lahan garapan tempatnya menggantungkan hidup tergusur perusahaan.

“Selama ini para petani penggarap sudah merasakan manfaatnya, mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan. Kalau sampai diubah menjadi perkebunan pisang, berapa ratus kepala keluarga yang akan hilang mata pencahariannya. Bikin sengsara rakyat saja,” kata Dedi Mulyadi.

Dedi mengaku telah menghubungi Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya. Menteri Siti pun mendukung Dedi.

“Saya sudah telpon Menteri KLHK, dia tidak setuju bila pohon bambu ditebangi digantikan pohon pisang. Kemudian Dirjen juga saya kabari, pihak Perhutani juga tidak setuju bila bambu ditebangi,” ujarnya.

Baca Juga: Kisah Mbah Sadiman Hijaukan 250 Hektar Lahan Gersang, Sempat Disebut “Gila”