PDI-P DKI Tolak Perubahan RPJMD Usulan Anies, Soroti Sejumlah Program yang Tak Capai Target

JAKARTA, KOMPAS.TV - Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta menolak usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diusulkan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam sidang Paripurna, Senin (2/8/2021) kemarin. 

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, perubahan tersebut dianggap sebagai dalih atau alasan untuk menjustifikasi kinerja Anies yang dianggap tidak mencapai target dalam pelaksanaannya. 

Ditambah lagi, Anies saat ini hanya memiliki sisa jabatan selama 14 bulan saja. Sementara perubahan RPJMD tidak bisa dilakukan jika sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun.

"Agenda perubahan RPJMD ini dilaksanakan pada hari ini, maka layak diduga ada agenda terselubung di balik rencana perubahan RPJMD yang dipaksakan," kata Gembong.

Baca Juga: Pertamina Lakukan Perampingan, DPR: Penerimaan Negara Harus Bisa Naik

Gembong meminta agar Pemprov DKI Jakarta fokus pada penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di Ibu Kota. 

Ia menyoroti sejumlah program unggulan yang dianggap tidak tercapai, bahkan sejak sebelum pandemi. Program tersebut antara lain Rumah DP 0, OKE OCE, dan Naturalisasi Sungai. 

Pada program rumah DP 0, Anies menjanjikan sebanyak 250.000 unit yang terdiri dari 14.000 unit dibangun oleh BUMD, dan 218.214 unit dibangun melalui mekanisme KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha).

"Dalam perubahan RPJMD target yang akan dibangun menyusut menjadi kurang dari 25 persen, 29.366 unit dari rencana awal 250.000 unit," kata Gembong, dilansir dari Kompas.com. 

Selanjutnya, program kewirausahaan OKE OCE yang disebut akan mencetak 361.518 wirausaha baru, sementara saat ini hanya ada 1.064 peserta saja yang terealisasi dalam program itu.

Dalam RPJMD, Gembong menyebut target mencetak wirausaha itu juga turun di angka 278.971 saja.

Baca Juga: PPKM Level 4 di Jakarta Resmi Diperpanjang hingga 9 Agustus, DKI Siap dan Mendukung

Lalu, program revitalisasi atau normalisasi daerah aliran sungai dalam program penanggulangan banjir Jakarta.

Gembong mengatakan, normalisasi tak lagi ada dalam RPJMD perubahan yang diajukan Anies dan hanya mencantumkan program normalisasi.

"Menghilangnya program normalisasi ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius dalam melakukan penanggulangan banjir yang kerap masih terjadi?" ucap dia.

Gembong mengatakan, Anies dianggap tidak fokus bekerja dan tidak memiliki skala prioritas dalam merancang program kerja. 

"Skala Prioritas nya apa? Formula E? BPK temukan potensi kerugian Rp 106 Milyar, Jalur Sepeda? Kami mendukung, tapi kenapa jadi malah timbulkan konflik horizontal dengan pengguna jalan lain," kata Gembong. 

Baca Juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Buka Suara Soal Jakarta Tenggelam

Gembong berpesan agar Pemprov DKI tidak terlena dengan turunnya angka kasus aktif Covid-19 di Jakarta. 

"Jangan terlena seakan Covid sudah selesai, cakupan vaksinasi di beberapa kecamatan masih dibawah 40% seperti di Cakung,  Ciracas,  Duren Sawit, harus Pemprov turun dan ajak warga yang belum divaksin," ujarnya.