Anggota DPRD DKI: Masih Ada Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Masyarakat Diharapkan Kesadarannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, mengatakan masih ada potensi kenaikan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. 

Diketahui, jumlah kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta mengalami penurunan kurun waktu beberapa hari belakang.

Namun, menurut Gilbert, keinginan masyarakat DKI yang besar untuk kembali beraktivitas dengan alasan ekonomi berpotensi menimbulkan kenaikan kasus harian Covid-19 di wilayah Jakarta. 

"Ada hal yang masih mengkuatirkan, yaitu keinginan masyarakat yang besar hendak beraktivitas karena alasan ekonomi dan potensi kenaikan kasus lagi dampak libur Idul Adha kemarin," kata Gilbert melalui keterangan tertulis, Senin (16/7/2021). 

Kerentanan ini, menurut Gilbert, harus dapat dikendalikan baik oleh masyarakat maupun Pemda setempat. 

"Ini sekarang tanggung jawab Pemda disamping ada sekelompok yang tidak mau taat dan disiplin prokes," ujarnya. 

Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Pimpinan Komisi IX Soroti Pengawasan Prokes di Aktivitas Perekonomian

Kenaikan kasus juga dapat dipicu oleh masyarakat yang tidak disiplin dan menuruti keputusan pemerintah seperti saat mudik lebaran. 

"Potensi kenaikan dampak libur kemarin masih harus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya antisipasi untuk pelayanan kesehatan," ujar Gilbert.  

Gilbert menambahkan, pemerintah gagal mengantisipasi gelombang II sehingga berdampak pada tingginya jumlah kasus dan banyaknya yang meninggal, termasuk yang melakukan isolasi mandiri. Ia pun berharap masyarakat sadar akan potensi ini. 

"Potensi ledakan kasus masih ada, apalagi sekarang dibuka relaksasi terbatas. Setiap warga diharapkan kesadarannya," katanya. 

Baca Juga: Naikkan Bendera Putih, Pelaku Usaha Kuliner di Medan Menyerah Atas PPKM Darurat

Sebelumnya, pemerintah resmi memperpanjang PPKM Level 4 di sejumlah wilayah Jawa-Bali hingga 2 Agustus mendatang. 

"Memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus dilakukan dengan pertimbangan yang baik karena penurunan jumlah kasus baru terlihat baru beberapa hari ini selama perpanjangan I hingga 25 Juli. Itu pun masih dengan jumlah absolut yang masih tinggi, belajar dari 2 kasus awal yang menyebar se Indonesia," kata Gilbert. 

Menurut Gilbert, pengawasan ketat yang melibatkan TNI Polri dinilai masih diperlukan. 

"Pengawasan yang melibatkan TNI Polri masih mendesak dan perlu ketat," katanya. 

Lebih lanjut, pemetaan lokasi yang tidak taat prokes juga dinilai perlu dilakukan oleh pihak kelurahan yang melibatkan RT/RW.

"Pengawasan skala mikro di tingkat RT sebaiknya menjadi andalan. Beberapa contoh yang baik adalah pengurus RT yang giliran ronda pagi-sore untuk mencegah kerumunan dan ketaatan prokes, sehingga RT tersebut bisa disiplin," katanya. 

Baca Juga: Daftar 33 Wilayah yang Menerapkan PPKM Level 3 di Jawa-Bali