Wapres Pertanyakan Vaksinasi di Jatim yang Masih Rendah, Ini Penjelasan Gubernur Khofifah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti masih rendahnya vaksinasi di Provinsi Jawa Timur. Realisasi pelaksanaan vaksinasi baru tercapai 8,36 persen dari total sasaran vaksinasi sebesar 31,8 juta orang.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa tImur Khofifah Indar Parawansa dan Satgas Covid-19, Rabu (21/7/2021). Konteksnya terkait memasuki masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat.

Adapun dalam Rapat koordinasi secara virtual tersebut juga dihadiri, antara lain, oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito.

”Apakah hambatan yang masih dihadapi oleh Jawa Timur?” tanya Wapres Amin terkait masih rendahnya pelaksanaan vaksinasi di Jatim.

Baca Juga: Ma’ruf Amin Soroti Positvity Rate Jatim yang Jauh dari Standar Aman WHO, Ini Jawaban Khofifah

Pertanyaan tersebut kemudian ditanggapi oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menyampaikan ucapan terima kasih karena telah mendapat tambahan kiriman 220.000 dosis vaksin.

”Ini memang yang sudah masuk ke dalam dosis kedua. Rata-rata bupati dan wali kota minta ini, urgent-urgent seperti itu. Mungkin perlu ada sosialisasi kembali sesuai arahan Pak Presiden jangan menunggu dosis kedua, habiskan habiskan,” kata Khofifah.

Menurut Khofifah, stok vaksin yang masih disimpan di Jawa Timur memang jumlahnya terlihat besar. ”Tapi, jumlah yang besar itu kalau sudah dikerucutkan berapa yang ada dinas kesehatan kabupaten/kota, seperti yang tadi disampaikan para wali kota/bupati,” jelasnnya.

Sementara, Menurut Budi Gunadi Sadikin, pada Rabu (21/7/2021) malam, pemerintah akan mengirim 506.500 dosis vaksin AstraZeneca ke Jawa Timur. Pada Senin (19/7/2021), pemerintah juga sudah mengirimkan 435.000 vaksin Sinopharm ke Jatim.

”Mudah-mudahan nanti sekitar 1 juta dosis yang masuk di minggu ini bisa dibagikan ke seluruh daerah di Jatim,” terangnya.

Pemerintah juga terus memberikan bantuan sosial bagi masyarakat Jatim dalam masa PPKM darurat. Bantuan produktif usaha mikro (BPUM) sampai dengan kuartal pertama telah disalurkan bagi 1.056.208 usaha mikro.

Terkait masih rendahnya penyaluran bansos, Pemerintah Provinsi Jatim diharapkan bisa melakukan percepatan melalui perbaikan data, terutama terkait kelengkapan data nomor induk kependudukan dari para penerima manfaat.

Selain itu, lembaga penyalur bantuan sosial, seperti PT Pos dan perbankan di Jatim, juga perlu melakukan penambahan sumber daya manusia.

Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin Jadikan Iduladha sebagai Momen Berbagi di Masa Pandemi