Dapat Teguran Mendagri Gara-gara Tak Maksimal Serap Dana Covid-19, Ini Respon Pemprov Jawa Barat

BANDUNG, KOMPAS.TV- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) merespon teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perihal tak maksimalnya penyerapan dana penanganan Covid-19. 

Mendagri menegur 19 kepala daerah provinsi terkait hal tersebut dimana Pemprov Jabar salat satu diantara yang mendapat teguran. 

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, pihaknya bukan berarti tidak memerhatikan arahan pusat, khususnya terkait anggaran penanganan Covid-19 seperti refocusing, kebijakan anggaran dengan legalitas perda atau lainnya.

Baca Juga: Ini Dia Daftar 19 Kepala Daerah yang Ditegur Keras Mendagri karena Tak Maksimal Serap Dana Covid-19

Namun, kata Uu, pihaknya harus hati-hati dalam pengalokasian anggaran. Sebab, kalaupun anggaran besar tetapi alokasinya tidak sesuai prioritas dan tak strategis, ia menilai hal itu kurang pas.

"Tetapi kalau kita anggarkan sesuai dengan priotitas, dan prioritas tersebut dianggap cukup untuk menangani Covid-19 selama beberapa bulan ke depan, menurut saya itu sah saja, dan setiap kepala daerah tidak sama kemampuan anggarannya," kata seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (18/7/2021).

Ia mengatakan, sebenarnya Jawa Barat sudah banyak mengalokasikan anggaran, baik yang terkait dengan penanganan Covid-19 maupun yang tidak berhubungan secara langsung.

Alokasi anggaran yang tidak berhubungan secara langsung, misalnya adalah alat kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana rumah sakit.

"Memang itu seolah-olah tidak termasuk kepada nomenklatur refocusing dalam penanganan Covid-19, tapi hakikatnya nyambung (dengan penanganan Covid-19, red)," ungkap Uu. 

Baca Juga: Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Positif Corona

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian mengakui bahwa sejatinya ke-19 pemerintah daerah itu memiliki uang, namun belum direalisasikan untuk kegiatan mengatasi Covid-19, termasuk insentif untuk tenaga kesehatan pun belum direalisasikan.

"Silakan sampaikan ke publik supaya kepala daerah bisa memahami, karena bisa jadi kepala dearah tidak tahu. Sebab yang tahu biasanya Bappeda dan Badan Keuangan. Kepala daerah kadang tidak tahu posisi saldonya seperti apa. Ini kami keluarkan surat resmi (teguran keras)," tutur dia saat jumpa pers evaluasi PPKM Darurat yang dilakukan secara virtual, Sabtu (17/7/2021). 

Baca Juga: Mendagri Sebut Satpol PP yang Bertugas di PPKM Agar Bersikap Humanis dan Tidak Gunakan Kekerasan