BANDUNG.KOMPAS.TV, - Menanggapi adanya kasus pungli di TPU Cikadut anggota komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat menilai ada pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Alasan anggaran yang selama ini dilontarkan Pemkot tidak bisa diterima lantaran adanya keleluasaan yang diberikan kepada eksekutif dalam penggunaan angaran untuk penanganan covid-19
Pemerintah Kota juga dinilai gagal melakukan penerapan kebijakan dengan cepat dan tepat
Hal senada juga diungkapkan pakar Hukum Universitas Katolik Parahyangan Kota Bandung ia menyayangkan hal tersebut perlu alami warga negara
Pasalnya TPU Cikadut adalah TPU yang ditetapkan pemerintah untuk memakamkan jenazah cobid-19 pemerintah seharusnya bisa menjamin kemanan dan kenyamanan warga
Penegak hukum seharusnya memastikan masyarakat tidak mengalami hal serupa tindakan perlu dilakukan namun tidak melulu dengan hukum pidana ada penyelesaian restoratif yang dinilai tepat digunakan dalam kasus ini sehingga kedua belah pihak dapat dipuaskan
Untuk lebih tahu berita terup date seputarJawa Barat, bisa klik link di bawah . IG:https://www.instagram.com/kompastvjabar/ Youtube:https://www.youtube.com/c/kompastvjaw... Twitter:https://www.twitter.com/kompastv_jabar/ Facebook:https://www.Facebook.com/kompastvjabar/
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.