Epidemiolog UGM Nilai Penerapan PPKM Darurat Tak Cukup Kuat Tekan Mobilitas Masyarakat

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah hampir dua pekan menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali, kasus positif Covid-19 di Daerah Istinewa Yogyakarta (DIY) tidak lantas menurun.

Sebaliknya, kasus positif Covid-19 di DIY terus melonjak. Bahkan, terjadi penambahan kasus baru mencapai 2.731 kasus per 13 Juli 2021. 

Menanggapi hal itu, Epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad, kembali angkat bicara. Ia meminta Pemda DIY tegas menerapkan PPKM darurat. 

"Tujuan PPKM kan menurunkan mobilitas, penerapannya harus tegas. Artinya, pembatasan mobilitas ketat, tapi sekarang implementasinya tidak cukup kuat menekan mobilitas," kata Riris pada Rabu (14/7/2021).

Baca Juga: Vaksin Covid-19 untuk Anak Belum Teruji, Ini Kata Epidemiolog UGM

Berdasarkan Google Traffic, sebelum diterapkan PPKM, masyarakat yang tinggal di rumah sebanyak 15 persen. Saat pemberlakuan PPKM darurat meningkat jadi 20 persen.

Namun demikian, menurut Riris,
penambahan lima persen tersebut tidak signfikan untuk menekan penularan Covid-19. 

"Setidaknya perlu 70 persen dari populasi yang membatasi mobilitas baru punya dampak besar,” ucapnya.

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan implementasi PPKM darurat di lapangan belum cukup kuat.

Menurut dia, penerapan PPKM darurat seharusnya tidak hanya sebatas menutup akses lalu lintas atau jalan untuk menghentikan mobilitas.

Melainkan, lanjut dia, juga perlu ada rekayasa sosial agar masyarakat bisa patuh menjalankan protokol ksehatan khususnya terkait pembatasan mobilitas. 

Riris mengatakan, ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan. Itu seperti penindakan hukum yang tegas bagi pelanggarnya.

Lalu, memberikan bantuan hidup, baik menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) maupun dana desa, dan sebagainya.

Baca Juga: Selain Varian Baru, Ini Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19 Versi Epidemiolog UGM