Lonjakan Kasus Covid-19 Kian Mengkhawatirkan, Ini Pernyataan Sikap MCCC PW Muhammadiyah DIY

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap terkait lonjakan kasus Covid-19 di DIY. Menurut Arif Jamali Muis dari MCCC DIY, pernyataan sikap ini dirilis mengingat perkembangan kasus Covid-19 semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY, per 27 Juni 2021, penambahan kasus Covid-19 di DIY sebanyak 830, sehingga total akumulasi kasus aktif sebesar 15,41 persen atau sebanyak 8.917 kasus aktif, dengan positivity rate sebesar 25,46 persen serta BOR (Bed Occupancy Rate) sudah sebesar 85,37 persen.

“Kami menilai perlu diambil kebijakan pembatasan sosial berskala DIY yang lebih ketat untuk menurunkan potensi penularan, antara lain, menekan mobilitas pekerja, maksimalkan skema kerja WFH (work from home) bagi semua ASN di DIY dan pekerja sektor formal lain dalam satu sampai dua pekan ke depan, kecuali di sektor-sektor
vital,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (28/6/2021).

Baca Juga: Klaster Ini Paling Mendominasi Penularan Covid-19 di DIY

Ia juga meminta ada kebijakan menghentikan dan menuda semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan tanpa kecuali, termasuk pariwisata, pembelajaran tatap muka sekolah, kegiatan sosial, dan ritual keagamaan, sampai penularan bisa dikendalikan.

Pada sektor hilir, yang meliputi respons kedaruratan dan penanganan medis, ia meminta kepada Gubernur untuk memberikan jaminan bagi relawan dan pekerja medis dalam bentuk pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu.

Ia ingin ada jaminan kebutuhan respons medis berupa APD (alat pelindung diri) sesuai standar, farmasi atau obat- obatan, termasuk kebutuhan oksigen medis yang beberapa waktu belakangan ini kebutuhannya meningkat drastis dan sempat langka.

"Kepada pemerintah pusat, kami meminta agar segera mencairkan klaim dari rumah sakit-rumah sakit atas penanganan medis yang sudah dilakukan dalam respons pandemi
Covid-19, baik untuk tahun 2020 lalu maupun tahun 2021 ini," ucapnya.

Baca Juga: Ada Perbedaan Data Covid-19 Kabupaten dan Pemda DIY, Begini Penjelasannya

Ia menilai sumber daya berupa cash flow dibutuhkan rumah sakit rujukan untuk pelayanan lebih lanjut.

Ia juga meminta program vaksinasi diselenggarakan secara lebih
masif, merata, dan berkeadilan dengan melibatkan lebih banyak sumber daya dan modal sosial yang dimiliki DIY.