Ketua DPRD NTB Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Ini Alasannya

MATARAM, KOMPAS.TV - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaedah, menolak adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Saya secara tegas menolak wacana itu," kata Isvie ketika dimintai pendapatnya terkait wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode di Mataram, Minggu (27/3/2021), dilansir Antara.

Baca Juga: Kubu Moeldoko Gugat ke PTUN, DPP Partai Demokrat: Ada Kabar Terkait Masa Jabatan 3 Periode

Menurut Isvie, kalaupun ada rencana mengamandemen UUD 1945 oleh MPR demi memuluskan wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode, hal itu adalah urusan MPR.

Namun sebagai anak bangsa, Isvia mengaku dirinya berharap harus ada pembatasan masa jabatan presiden yakni cukup dua periode saja.

"Sebagai anak bangsa kita juga boleh didengar, karena apa yang telah diputuskan diikuti yang lain dan itu kita tidak inginkan," ujarnya.

Oleh karena itu, politisi Partai Golkar ini mengaku sangat tidak setuju wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca Juga: Sekjen Partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Gelar Pertemuan, Bahas Rencana Jabatan Presiden 3 Periode?

Jika hal tersebut dilakukan, ia khawatir jabatan gubernur, bupati, hingga wali kota juga mengalami hal serupa.

"Belum berapa-berapa kok mau kembali. Kita enggak setuju. Kita khawatir kalau ini disetujui nanti jabatan gubernur, bupati hingga wali kota akan meminta hal yang sama," ujarnya.

"Jadi kalau begini berbahaya buat negara kita. Kapan ada regenerasi kalau begitu. Lama-lama bukan tiga periode lagi, nanti mau empat periode, lima periode seterusnya."

Karena itu, dia kembali menegaskan untuk dilakukan pembatasan jabatan selama dua periode.

Baca Juga: Ketua Umum Projo Sebut Jokowi Hanya Ingin Memimpin Indonesia Selama 2 Periode

"Susah kita kalau seperti itu, sehingga saya kira harus dilakukan pembatasan dua periode dan itu sangat bagus," katanya.

Sebelumnya, wacana jabatan presiden tiga periode bergaung keras mengacu kepada kemungkinan Presiden Joko Widodo maju kembali dalam Pilpres 2024.

Isu ini semakin bergulir ke permukaan sejak adanya dukungan relawan Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024.

Bahkan, penasihat JokPro 2024, M Qodari, mengatakan komunitasnya memiliki target melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk mendukung Jokowi tiga periode dan berpasangan dengan Prabowo.

Baca Juga: Wacana Presiden 3 Periode, Fadli Zon: Sepertinya Ingin Menjegal Prabowo untuk Jadi Capres

Namun, pada 2019 Jokowi sempat menyatakan tidak setuju dengan usulan mengubah jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amandemen UUD 1945.

Jokowi memiliki tiga alasan menolak usulan tersebut.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan," kata Jokowi di Istana Merdeka.

Bahkan, pada Maret 2021 lalu, Jokowi kembali menegaskan bahwa ia tidak berminat menjadi presiden tiga periode.

Baca Juga: Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Wakil Ketua MPR: Mengada-ada

Menurut Jokowi, dia akan tetap mematuhi konstitusi di mana jabatan presiden hanya dua periode.

"Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat jadi presiden tiga periode," kata Jokowi.