MEDAN, KOMPAS.TV- Tindakan tegas Wali Kota Medan Bobby Nasution terhadap pejabat pemerintahan yang melakukan pungutan liar (pungli) mulai dilakukan.
Terkini Lurah dan Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Sidorame dicopot dari jabatannya lantaran diduga melakukan pungli.
"Masyarakat sudah susah kok dimintai uang lagi, Pak. Bahaya, lohl ini. Saya tidak suka kalau begini caranya," tegas Bobby kepada Lurah, dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4/2021).
Baca Juga: Puluhan Jurnalis Desak Bobby Nasution Minta Maaf
Pencopotan Lurah Sidorame Timur Hermanto dan Kasi Pembangunan Dinas Simanjuntak bermula ketika Bobby Nasution melakukan sidak (inspeksi) mendadak ke kantor kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, pagi tadi.
“Tindakan ini kami lakukan menyusul banyaknya laporan masyaakat yang mengatakan ada pejabat lurah dan stafnya yang kerap meminta sejumlah uang untuk pengurusan,” sebut Bobby Nasution.
Bobby yang juga menantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut saat ini masih terus melakukan investigasi sejumlah pungli yang diadukan masyarakat.
"Saya tidak ada meminta (uang) kepada masyarakat. Mungkin masyarakat sudah tidak suka dengan saya," kata Hermanto menyangkal tuduhan pungli yang diadukan masyarakat kepada Bobby dan jajarannya.
Baca Juga: Viral Video Jurnalis Diusir Petugas Saat Tunggu Wali Kota Medan Bobby Nasution
Meski begitu, Hermanto menerima pencopotan jabatan yang dilakukan Walikota Bobby Nasution.
"Saya terima, dan saya mendukung program Pak Wali Kota untuk memajukan Kota Medan," kata dia seperti dikutip dari Kompas.com.
Sementara itu sejumlah warga memang mengakui adanya pungutan di Kelurahan Sidorame Timur. Mereka banyak mengeluh soal tarif pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang mencapai Rp 200.000.
"Mana mau di sini kalau ngurus bayar Rp 20.000, minimal (harus bayar) Rp 50.000 ribu," ucap warga, usai Bobby beranjak dari Kantor Lurah Sidorame Timur.
Baca Juga: Bobby Nasution akan Ubah Sarang Narkoba Jadi Tempat Produktif, Perlu Dukungan Berbagai Pihak
Wartawan pun sempat mewawancarai masyarakat sekitar yang kebetulan sedang berada di Kantor Lurah Sidorame Timur untuk mengurus berkas.
"Saya datang mau urus surat domisili. Pengalaman saya beberapa waktu lalu, mau (mengurus) surat keterangan dimintai duit Rp 200.000. Jadi saya menolak dan tak jadi mengurus," jelas seorang ibu yang namanya enggan disebutkan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.