Akibat Data Tak Sinkron, Kabupaten Bogor Ditetapkan Zona Merah Covid-19

BOGOR, KOMPAS.TV – Kabupaten Bogor saat ini ditetapkan sebagai zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penularan Covid-19. Hal ini dinyatakan oleh Satgas Nasional Covid-19 berdasarkan tingginya kasus kematian akibat Covid-19 di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak Rabu (3/2/2021).

Menanggapi hal ini, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku tidak bisa berbuat banyak.

 "(Parameternya) dari data provinsi, angka kematian tinggi sehingga kita dinyatakan zona merah," kata Ade usai menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penanganan Covid-19 di Cibinong, Kamis (4/2/2021).

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar), jumlah orang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 5.885 kasus. Sedangkan untuk angka pasien Covid-19 yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 304 orang.

Baca Juga: Pekan Ini, Bogor Berlakukan Ganjil Genap untuk Roda Dua dan Roda Empat

Dengan kata lain, Kabupaten Bogor menduduki peringkat pertama atau paling tinggi kasus kematian Covid-19 di Jawa Barat. Sementara itu, untuk data yang dimiliki Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor tercatat hanya 81 kasus yang meninggal dunia akibat Covid-19.

"Kita dinyatakan zona merah bahwa terdapat perbedaan data dengan provinsi, yang akhirnya diambilah data (kematian akibat Covid-19) terbesar itu," ujar dia. "Ya, ini warning buat kami untuk segera menyelesaikan persoalan data dan supaya bagaimana tidak ada lagi peningkatan orang positif Covid-19," tambahnhya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor pun mengakui bahwa Kabupaten Bogor masuk zona merah karena terdapat kesalahan pendataan angka kematian pasien Covid-19.

"Ya ini kan kaitan data memang ada beberapa yang perlu kita benahi juga. (Kesalahan pendataan) iya seperti itulah, jadi ada data yang memang harus diperbaiki karena sumber data kan jangan sampai berbeda-beda," kata Sekretaris Dinas Kesehatan, Achmad Zaenudin seperti dikutip dari Kompas.com.

Dia menjelaskan bahwa awalnya pemasukan data kasus Covid-19 terdiri dari tiga sumber, yakni Pikobar milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sistem New All Record (NAR) milik Kementerian Kesehatan dan Geoportal milik Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Bupati Bogor Kaget Wilayahnya Disebut Sebagai Peringkat 1 Tingkat Kematian Akibat Covid-19

Namun, kemungkinan ada kekeliruan yang terjadi dalam pemasukan data kasus kematian pasien Covid-19 di tiga aplikasi pendataan tersebut. Saat ditanya lebih tegas, ia juga enggan menyebut dan memastikan data mana yang paling benar sebagai rujukan masyarakat.

Yang jelas, kata pria yang akrab disapa Zein ini, kekeliruan pendataan tersebut sedang ditindaklanjuti dengan cara menelusuri sejumlah data ke pemerintah provinsi dan pusat.

"(Pemkab) belum tentu mana yang benar, ini sedang dikroscek. Beberapa hari ini kita sedang simpulkan di mana ini kelemahan. Kalau kesalahan sebetulnya kan relatif ya. Jadi sedang ditelusuri nih dari ketiga sumber data ini biar lebih baik," ungkapnya.

Karena itu, kata Zein, saat ini Dinkes juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor untuk melakukan integrasi data kematian akibat Covid-19.

Menurut dia, tindakan tersebut perlu dilakukan supaya pendataan ke depannya bisa memperhatikan prinsip-prinsip Satu Data Kesehatan. "Nah, ini sedang mulai dibahas dengan Satgas Covid-19 termasuk orang Diskominfo juga biar nanti tidak ada keraguan, kerancuan data dan sebagainya," ucap dia. "Harus dilihat kelemahan masing-masing data itu, nanti dibriefingkan supaya sumber data itu satu saja," imbuh dia.

Baca Juga: Kerumunan Tontonan Syuting 'Ikatan Cinta' di Bogor, Satpol PP: Antisipasi itu Penting

Penerapan Protokol Kesehatan

Menanggapi tingginya kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor, Ade Yasin yang juga merupakan Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor menginginkan agar tim Satgas kembali berperan aktif, baik di tingkat RT/RW, desa hingga kecamatan.

Lebih penting lagi, lanjut dia, penanganan Covid-19 harus menyasar secara tepat ke rumah warga, sehingga yang terinfeksi hingga meninggal dunia segera diketahui.

Ade kembali mengimbau bahwa hal yang paling penting saat ini adalah selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. "Kita perlu bantuan kades, RT, RW karena PPKM ini juga tidak buat masyarakat jera, kita sudah upaya menekan, dibatasi tapi masih banyak yang berkeliaran," tambahnya.