Dugaan Pelanggaran Pilkada di Pilgub Kalsel, Tim Kuasa Hukum Petahana Klarifikasi ke Bawaslu

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 Sahbirin - Muhidin hadiri undangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kalimantan Selatan terkait permintaan klarifikasi pelaporan dugaan kasus pelanggaran pilkada Kalimantan Selatan, pada Selasa siang (10/11/2020).

Juru bicara tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1, Syaifudin menerangkan dugaan pelanggaran tersebut keliru karena bantuan berupa bahan pokok yang bertuliskan inisial tersebut secara pribadi dan tidak menggunakan dana APBD.

Baca Juga: Cagub Kalsel Laporkan Petahana dengan Dugaan 107 Peristiwa Pelanggaran Pilkada

Tidak hanya itu, pembagian tersebut dilakukan sebelum ditetapkannya Sahbirin sebagai calon Gubernur oleh KPU Kalimantan Selatan. 

”Hasil penelusuran kami, sesungguhnya itu adalah bantuan pribadi untuk masyarakat yang terdampak Covid 19,” ujar Saifudin, juru bicara tim kuasa hukum Birin-Mu. 

Baca Juga: Edukasi Cinta Lingkungan, Sampah Bisa Dijadikan Penukar Bahan Pokok

Sebelumnya, calon Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2 Denny Indrayana mendatangi Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kalimantan Selatan pada Selasa, 3 November malam melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pilkada yang diduga dilakukan Calon Gubernur Kalimantan Selatan Petahana nomor urut 1, Sahbirin Noor dengan 107 pelanggaran.