Bansos Beras 5 Kg dari Kemensos Cair untuk Warga Bali

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan PT Pos Indonesia memberikan bantuan sosial (bansos) berupa beras sebanyak 5 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) di Gianyar, Bali.

Kebijakan ini merupakan salah satu jaring pengaman dari pemerintah kepada masyarakat di masa perpanjangan PPKM Darurat Level 4.

Rencananya, bansos akan dibagikan kepada 12.879 KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) per Juli, 9.721 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan tiga, dan 19.939 KPM untuk program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Distribusi bantuan dilakukan Kemensos, berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia, perbekel, dan kelurahan setempat.

I Wayan Ponik, salah satu warga KPM dari Banjar Batanancak, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kota Gianyar, mengaku sangat terbantu dengan bantuan ini.

Pria yang bekerja membuat perangkat upacara dan kerajinan tangan ini mengaku senang karena syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan bansos cukup mudah.

“Datang ke kantor desa membawa KTP atau kartu keluarga (KK), syaratnya cukup mudah. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Presiden Jokowi, Ibu Risma, beserta jajarannya yang telah memberikan beras 5 kg selama situasi PPKM ini. Sangat membantu situasi ekonomi saya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ni Luh Eka Juniari dan I Ketut Budiana juga menerima bantuan dengan senang hati. Mereka berharap, bantuan ini dapat diperluas sehingga semakin membantu masyarakat yang terdampak.

“Daerah kami adalah daerah pariwisata, (saya) sangat mengharapkan sekali pariwisata itu bangkit. Bantuan 5 kg (beras) ini sangat berguna sekali. Mudah-mudahan nanti diperluas bantuannya kepada yang lain di luar dapat bantuan 5 kg itu,” ungkap warga.

Tantangan penyaluran di tengah PPKM

Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus mengungkapkan, keterbatasan gerak selama PPKM membuat penyaluran bansos dilakukan dengan cara yang berbeda dibanding dengan periode sebelumnya.

“Upaya pemerintah ini ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Di tengah PPKM, tentu ada yang berbeda. Kami harus melakukan pengantaran langsung ke rumah-rumah, terutama untuk mereka yang tidak bisa bergerak atau telah senior. Selebihnya, kita membatasi sekali kerumunan,” kata Charles.

Hal ini, menurut Charles, menjadi tantangan tersendiri karena prosesnya membutuhkan tenaga yang lebih besar daripada penyaluran lewat Kantor Pos.

“Karena masyarakat terbatas bergerak, kami yang bergerak menambah tenaga pengantar. Protokol kita perketat dan seluruh karyawan yang melakukan pengantaran kita vaksin. Mereka sudah divaksin baru boleh melakukan pengantaran,” terangnya.

“Model yang dulu kita lakukan melalui komunitas dalam jumlah besar (100-200 orang) tidak lagi kita lakukan. Kita lakukan dengan komunitas yang kecil (10-20 orang),” lanjutnya.

Penyaluran bantuan untuk seluruh wilayah Indonesia sudah mulai dilakukan PT Pos Indonesia. Untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Charles memastikan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan update data sehingga bantuan bisa disalurkan dengan aman dan tepat sasaran.