Kemensos: 45 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Tahap Pertama Juli 2025

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, hingga saat ini sudah ada 211 titik yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah siap digunakan untuk menggelar Sekolah Rakyat tahap pertama. 

Hal itu ia ungkapkan usai menggelar rapat bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kantor Kemensos, Jakarta pada Jumat (21/3/2025). Dalam pertemuan itu, Mensos melaporkan perkembangan persiapan Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Pesan Gulkarmat untuk Warga yang Mau Mudik: Cabut Colokan Listrik - Selang Regulator Gas

Gus Ipul menerangkan, dari total 211 titik tersebut, 164 di antaranya merupakan usulan dari berbagai pemerintah daerah yang terdiri dari 38 titik berupa bangunan dan 126 titik berupa tanah.

"Sedangkan 45 titik yang siap digunakan untuk tahap pertama pada Juli 2025 adalah aset milik Kemensos," kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Jumat (21/3). 

Rinciannya, yakni 33 sentra, 6 balai, 4 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos), dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Profesi (Pusdiklatprof). Salah satunya berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Kemudian, ada juga dua titik yang diusulkan oleh perguruan tinggi.

Baca Juga: Pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag Segera Dibuka, Simak Jadwal dan Persyaratannya

Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah. Sebab, Kemensos tetap membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengusulkan lokasi strategis pembangunan Sekolah Rakyat.

"Per hari ini sudah ada 211, nanti insyaallah, nanti malam akan ada tambahan-tambahan," ujarnya.

Mantan Wagub Jawa Timur ini menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan survei kelayakan terhadap lokasi yang diusulkan sebagai Sekolah Rakyat.

"Tinggal sekarang titik-titik itu perlu disurvei kelayakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini masih memerlukan waktu," terangnya. 

Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Delman dan Becak di Jalur Mudik Jabar Tak Beroperasi, Dapat Insentif Rp3 Juta

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat terdiri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sekolah dengan konsep asrama ini diperuntukkan bagi para calon siswa dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Tunggal Sosial Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Seluruh biaya di sekolah ini ditanggung oleh negara atau gratis. Sehingga para siswa tidak akan dikenakan biaya.

Baca Juga: Kata DPR dan Ketua Dewan Pakar FSGI soal Rencana Prabowo Bangun Sekolah Rakyat

Kurikulum yang nantinya digunakan di Sekolah Rakyat adalah kurikulum nasional. Sedangkan tenaga pengajarnya yang akan direkrut merupakan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Diutamakan adalah guru-guru PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang ada di sekitar lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat," tandasnya.