Kompas TV pendidikan kampus

Pemerintah Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak pada Kenaikan UKT

Kompas.tv - 14 Februari 2025, 20:23 WIB
pemerintah-pastikan-efisiensi-anggaran-tidak-berdampak-pada-kenaikan-ukt
Ilustrasi mahasiswa. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, efisiensi anggaran perguruan tinggi dilakukan terhadap bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN). Namun, Langkah itu tidak boleh sampai mempengaruhi kenaikan biaya pendidikan atau UKT. (Sumber: gramedia.com)
Penulis : Rizky L Pratama | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV — Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Dedek Prayudi menyatakan, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyentuh sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, termasuk pendidikan tinggi.  

Dedek menegaskan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, ada dua pos anggaran yang tidak boleh dikurangi, yaitu belanja negara untuk pelayanan publik dan belanja negara untuk kepegawaian.  

"Jadi dapat kami pastikan, apabila di dalam prosesnya ada yang dipotong, dihapus, berkaitan dengan layanan publik, ada misinterpretasi terkait dengan instruksi presiden," kata Dedek dalam program Sapa Indonesia Malam KompasTV, Jumat (14/2/2025).

Baca Juga: BOPTN Terdampak Efisiensi, Sri Mulyani Tegaskan Tidak Boleh Pengaruhi UKT Mahasiswa

Menurutnya, jika ada pemotongan anggaran, hal itu harus dilakukan secara selektif dan hanya menyasar pengeluaran yang tidak esensial, seperti belanja alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.  

Dedek menegaskan, UKT mahasiswa merupakan sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, sehingga seharusnya tidak terkena dampak efisiensi anggaran. 

Ia juga menyebut, pemerintah masih memiliki proses rekonstruksi anggaran untuk memastikan agar kebijakan tidak merugikan mahasiswa.  

"Pak Prabowo dalam hal ini, bersama kawan-kawan mahasiswa, tidak menginginkan dikurangi KIP Kuliah, ditambahkan UKT, lalu pembebanan biaya-biaya lainnya diakibatkan adanya efisiensi," tegasnya.  

Lebih lanjut, Dedek menekankan bahwa pemerintahan saat ini berkomitmen pada investasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.  

"Bagaimana mungkin ketika komitmen politik, komitmen finansial, sudah kita taruh sebesar itu untuk pembangunan sumber daya manusia, kemudian kita justru membuat orang-orang makin susah kuliah? Jadi inilah komitmen presiden,"* pungkasnya.  

Kami memberikan ruang untuk Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini



Sumber : Kompas TV

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE



KOMPASTV SHORTS


Lihat Semua

BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x