Ini Sederet Masalah PPDB 2023: Numpang KK, Pungli, hingga Jual Beli Kursi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini menimbulkan banyak kontroversi. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) pun meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meninjau ulang dan mengevaluasi total kebijakan sistem PPDB. Mereka menilai PPDB saat ini sudah melenceng dari tujuannya. 

"Evaluasi serta tinjau ulang sistem PPDB sangat penting karena P2G menilai tujuan utama PPDB mulai melenceng dari relnya,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan tertulisnya kepada media, Senin (11/7/2023). 

Dari hasil penelusuran P2G, ada sejumlah permasalahan yang terjadi dalam PPDB. Masalah pertama adalah migrasi domisili melalui Kartu Keluarga (KK) calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dinilai favorit. Dimana calon siswa menitip KK sesuai domisili ke KK warga sekitar.

Baca Juga: Masalah Kecurangan PPDB Zonasi, Pengamat: Semua Sekolah Harus Unggulan

"Itu sekaligus menunjukkan fakta bahwa kualitas sekolah di Indonesia belum merata sehingga orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap lebih unggul," ujar Satriawan. 

Masalah kedua, banyak sekolah yang kelebihan calon peserta didik baru karena terbatasnya daya tampung, khususnya di wilayah perkotaan.

Ia mencontohkan DKI Jakarta, jumlah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) 2023 jenjang SMP/MTs adalah 149.530 siswa, sedangkan total daya tampung hanya 71.489 siswa atau sekitar 47,81 persen.

"Implikasinya adalah dipastikan tidak semua calon siswa dapat diterima di sekolah negeri sehingga swasta menjadi pilihan terakhir,” ucapnya. 

Masalah ketiga, saat ada sekolah kelebihan siswa, ada juga sekolah yang kekurangan siswa karena sepi peminat. Lantaran di beberapa daerah jumlah calon siswa yang sedikit, tapi jumlah sekolah negeri banyak dan berdekatan.

Baca Juga: Panduan Daftar Ulang dan Cek Hasil Pengumuman PPDB Banten 2023 untuk SMA dan SMK

Seperti yang terjadi di Batang yaitu ada 21 SMP negeri kekurangan siswa pada PPDB 2022 dan di Jepara tercatat 12 SMP negeri masih kekurangan siswa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriansyah menerangkan, masalah-masalah tersebut berdampak serius terhadap guru yakni bisa tidak mendapat Tunjangan Profesi Guru karena kekurangan jam mengajar 24 jam per minggu.

"Solusi sekolah kekurangan murid adalah pemda hendaknya menggabungkan sekolah negeri serta memperbaiki akses infrastruktur dan transportasi menuju sekolah," kata Feriansyah. 

Masalah selanjutnya dalam PPDB, adalah praktik jual beli kursi, pungutan liar, dan siswa titipan dari pihak tertentu seperti halnya ditemukan di Bali, Bengkulu, Tangerang, Bandung, dan Depok.

Kemudian, banyak juga siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (jalur afirmasi) dan anak dalam satu zonasi yang tidak dapat tertampung di sekolah negeri.

Baca Juga: PPDB Banyak Kecurangan, DPR akan Panggil Mendikbud Nadiem Makarim

"Bagi P2G sistem PPDB oleh pemerintah wajib memprioritaskan anak miskin dan satu zona untuk diterima di sekolah negeri," sebutnya.