Heboh soal Israel di Piala Dunia U20 2023, Benarkah FIFA Bebas dari Politik?

JAKARTA, KOMPAS.TV – Beberapa hari terakhir ini, dunia sepak bola Indonesia diramaikan oleh perdebatan seputar keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan digelar di Indonesia pada Mei mendatang.

Sejumlah kalangan menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20.

Salah satu yang menolak adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengatakan penolakan terhadap Israel sebagai wujud memperjuangkan komitmen Presiden ke-1 RI Soekarno yang membela perjuangan Palestina dari penjajahan Israel.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar, Kamis (23/3/2023).

Penolakan juga datang dari Gubernur Bali I Wayan Koster yang disampaikan lewat surat yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI bernomor kop T.00.426/11470/SEKRET dan bertanggal 14 Maret 2023.

"Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali," bunyi surat yang ditandatangani Gubernur Koster tersebut.

"Kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik Pemerintah Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional.”

Baca Juga: Imbas Tolak Israel, Ganjar Pranowo "Dihajar" Netizen di Medsos, Akmal: Blunder Besar PDIP

"Serta tidak adanya hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Israel," lanjut surat tersebut.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga menolak kedatangan timnas U20 Israel. Menurut Anwar, jika Indonesia menolerir kedatangan timnas Israel, berarti menyalahi konstitusi.

"Jika pemerintah Indonesia mentolerir kehadiran tim sepak bola Israel U20 di indonesia, maka ini tindakan dan keputusan yang bertentangan dengan konstitusi," kata Anwar, Rabu (22/3/2023).

Konstitusi Indonesia, kata dia, jelas menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk Palestina.

"Kita tahu yang namanya Israel sebuah negara yang sudah cukup lama menjajah tanah rakyat Palestina," jelasnya.

"Oleh karena itu, kalau seandainya pemerintah mentolerir kehadiran tim sepak bola Israel untuk bertanding dan bermain di negara kita, maka itu sebuah pengkhiatan terhadap konstitusi," tambahnya.

Baca Juga: Alasan Jusuf Kalla Dukung Israel Main di Piala Dunia U20 2023

Menanggapi penolakan tersebut, sejumlah kalangan mengatakan, sepak bola seharusnya bebas dari politik.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan olahraga dan politik seharusnya tidak dicampuradukkan.

"Adakah negara satu pun di dunia ini yang memiliki sikap seperti Indonesia sejak zaman Soekarno yang begitu getol berada di barisan terdepan mememperjuangkan hak-hak Palestina atas kebiadaban Israel? Tidak ada," kata Ngabalin kepada Kompas TV, Kamis (23/2/2023).

"Karena itulah maka, bukan berarti bahwa World Cup U20 dilaksanakan di Indonesia kemudian sikap Indonesia untuk membela Palestina dalam hal-hal politiknya untuk kemerdekaan dan berdiri di atas kaki mereka (hilang). Ini amanah konstitusi."

"Jadi itu sebabnya, tidak boleh dicampuradukkan antara urusan olahraga dan urusan politik luar negeri Indonesia," tegasnya.

Baca Juga: FIFA Tolak Syarat Indonesia, Muhadjir: Tapi Keikutsertaan Timnas Israel Tak Langgar UUD

Senada, Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali mengatakan jika ingin berbicara masalah politik, harusnya dilakukan saat penyelenggaraan Inter-Parliamentary Union di Nusa Dua, Bali, tahun lalu, bukan di Piala Dunia U20.