Menpora Sebut Kelanjutan Liga 1 Tergantung Izin dari Polri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyebut kelanjutan kompetisi sepak bola di Indonesia, baik Liga 1, Liga 2 dan Liga 3, tergantung bagaimana keputusan Polri. 

Menpora mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan izin begitu saja karena wewenang itu merupakan milik kepolisian. 

“Yang memberi kewenangan itu dari pemerintah, tapi itu Polri, bukan Kemenpora. Saya biasanya hanya memimpin rapat koordinasi (rakor). Tanya Polri," kata Menpora Amali dikutip dari Antara, Rabu (2/11/2022).

Menpora sendiri memperkirakan, apabila Polri memberi izin untuk kelanjutan Liga 1, maka kemungkinan besar akan digelar tanpa penonton. 

"Pasti akan ada rakor lagi kalau Polri sudah bilang boleh. Tapi bayangan saya sih, belum ada penonton,” imbuh Zainudin Amali. 

Hingga saat ini, kompetisi sepak bola di Tanah Air dari Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 masih dihentikan menyusul terjadinya Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. 

Tragedi tersebut mengakibatkan 135 orang meninggal dunia usai menonton laga Arema FC vs Persebaya sehingga membuat pemerintah memutuskan untuk menghentikan liga sampai dilakukannya evaluasi menyeluruh. 

Baca Juga: Demi Piala AFF 2022, Marc Klok Berharap Liga Segera Bergulir

Proses penyelidikan kasus tersebut masih terus berjalan untuk mencari pihak mana saja yang harus bertanggung jawab. 

Akan tetapi Menpora memastikan, penanganan hukum dan kelanjutan kompetisi sepak bola menjadi persoalan terpisah, sehingga izin penyelenggaraan kompetisi tidak perlu menunggu hingga penyelidikan selesai.

“Tidak, itu terpisah. Presiden FIFA Gianni Infantino juga sudah berpesan, kita boleh bersedih, tapi ini (sepak bola) harus jalan terus,”  tutur Zainudin. 

Usai Tragedi Kanjuruhan itu, PSSI bersama perwakilan FIFA, AFC, dan pemerintah tengah disibukkan dengan urusan Transformasi Sepak Bola Indonesia. 

Tim tersebut sedang berupaya untuk menemukan rumusan tata kelola sepak bola di Indonesia yang lebih baik untuk memperbaiki manajemen infrastruktur, pengamanan dan penyelamatan, manajemen massa hingga manajemen penonton dan edukasi sepak bola.

Nantinya, rumusan tersebut akan menjadi acuan pelaksanaan liga-liga sepak bola di Indonesia agar tragedi seperti di Kanjuruhan tidak terulang lagi di masa depan. 

Saat ini, PSSI juga sedang dalam proses untuk melaksanakan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang meminta para kepengurusan saat ini mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab. 

PSSI pun telah memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) pada Maret 2023 mendatang untuk memilih kepengurusan baru.

Baca Juga: Ketum PSSI Sebut Kompetisi Liga 1 Harus Kembali Berjalan: Itu Marwah Kita