Dampak Besar Sanksi Roman Abramovich untuk Chelsea

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sanksi yang dijatuhkan pemerintah Inggris kepada Roman Abramovich berdampak besar bagi klub Liga Premier, Chelsea. 

Abramovich, yang telah memiliki Chelsea sejak tahun 2003 itu, seluruh asetnya telah dibekukan oleh pemerintah Inggris. 

Sanksi tersebut diberikan setelah pria keturunan Rusia-Israel itu punya hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang memerintahkan pasukannya untuk menginvasi Ukraina. 

Sanksi ini tentu berdampak besar bagi Chelsea, yang merupakan salah satu aset dari Abramovich. 

Penjualan Chelsea yang sebelumnya telah diumumkan pun menjadi terhambat. 

Baca Juga: Roman Abramovich Disanksi Pemerintah Inggris, Aset Dibekukan dan Chelsea Tak Bisa Dijual

Selain itu ada larangan-larangan yang tidak bisa dilakukan The Blues demi mencegah adanya pemasukan yang didapat Abramovich. 

Beberapa dampak yang diterima Chelsea dari sanksi Abramovich ini di antaranya:

• Tidak ada tiket baru yang dapat dijual.
• Tidak ada pemain yang dibeli, dijual, atau dipinjamkan.
• Tidak ada uang yang diperoleh dari penjualan merchandise.
• Pengeluaran wajar diperbolehkan untuk pertandingan seperti perjalanan, keamanan, dan katering.
• Pendapatan TV masa depan hanya dapat dihabiskan untuk biaya operasional penting.

Meski begitu, Chelsea tetap diizinkan untuk beroperasi dengan lisensi khusus yang diberi oleh pemerintah Inggris. 

Akan tetapi, klub sekarang tidak dapat menjual tiket tambahan untuk tiket yang sudah terjual.

Selain itu penjualan merchandise di toko resmi klub juga ditutup. Ada juga batasan untuk jumlah pengeluaran Chelsea untuk tiap pertandingan serta biaya lain-lain. 

Untungnya, Chelsea masih dapat menerima uang dari kesepakatan TV Liga Premier yang ada, yang akan memungkinkan klub untuk membayar staf dan para pemain. 

Namun semua uang yang masuk akan dibekukan sehingga tidak dapat ditarik dari klub.

“Prioritas kami adalah meminta pertanggungjawaban mereka yang telah memungkinkan rezim Putin untuk bertanggung jawab," kata Nadine Dorries, Menteri Digital, Budaya, Media dan Olahraga Inggris dikutip dari The Independent, Kamis (10/3/202).