Bendera Merah Putih Tak Berkibar, Pernyataan Menpora Zainudin Amali Terkait Sanksi Doping Disorot

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bendera Merah Putih resmi tak akan berkibar di ajang olahraga internasional. Ini merupakan buntut dari hukuman Badan Antidoping Dunia (WADA) kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) yang datang pekan lalu.

Walhasil dalam seremoni kemenangan Piala Thomas 2020 yang berhasil dimenangkan Indonesia, bendera Merah Putih digantikan dengan bendera logo Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Minggu (17/10/2021).

Gagalnya pengibaran bendera Merah Putih ini seakan melukai penantian 19 tahun Indonesia untuk membawa Piala Thomas ke Tanah Air. Untuk diketahui Indonesia terakhir memenangi piala Thomas pada 2002 silam.

Baca Juga: Momen Bendera PBSI Terkembang Gantikan Merah Putih, Buntut Sanksi dari Badan Antidoping Dunia

Pada 15 September 2021 silam WADA sudah mengirimkan surat kepada LADI perkara ketidakpatuhan program uji doping. Selain Indonesia, Thailand dan Korea Utara juga diberikan surat peringatan.

Selanjutnya pada 8 Oktober 2021 WADA memberikan sanksi kepada Indonesia karena tak mematuhi prosedur antidoping. Bendera Merah Putih tak bisa dikibarkan dalam ajang olimpiade.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyatakan memiliki tenggat sekitar 21-22 hari sejak dikirimi surat pada September silam untuk menyampaikan klarifikasi kepada WADA.

"Kami gerak cepat, hari ini kami langsung koordinasi dengan LADI untuk menanyakan di mana posisi kami sampai dikatakan tidak patuh," ujarnya 8 Oktober silam dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Waduh, Indonesia Tak Boleh Kibarkan Merah Putih di Final Piala Thomas 2020, Ada Apa?

Zainudin melanjutkan sanksi surat yang dikirimkan WADA terkait ketidakpatuhan pengiriman sampel antidoping.

Dia juga masih optimistis dengan sampel dari PON XX Papua 2021 bisa memenuhi standar WADA dan menghindarkan Indonesia dari hukuman yang merugikan.

"Dengan kami mengirimkan surat ke WADA, itu sebagai tanda kami merespons yang disampaikan WADA. Benar yang dikatakan mantan pengurus LADI, ini bukan soal yang begitu serius, melainkan tentang urusan manajemen saja," lanjutnya.

Namun WADA berkata lain, mereka menyatakan Indonesia tak patuh pada implementasi tes yang tak efektif.

"Untuk Lembaga Anti-Doping Korea Utara dan Indonesia, ketidakpatuhan adalah hasil dari ketidaksesusaian dalam implementasi tes yang efektif," tulis pernyataan dari situs resmi WADA.

Eks pebulutangkis tunggal putra Indonesia Taufik Hidayat mengkritik pemerintah terkait hal ini.

Baca Juga: Soal Hukuman WADA, Taufik Hidayat: Pemerintah Olahraga Ini Kerjanya Tidur?

"Kalau mereka [Pemerintah] sampai lupa report untuk ini, mereka ini kerjanya apa, tidur atau apa Pemerintah olahraga ini," ungkap Taufik Hidayat diberitakan Kompas TV.

"Jangan sampai masalah ini merugikan atlet hingga penyelenggara kompetisi. Selama ini, kalau sudah sampai di ujung baru mereka akan balas surat dan sebagainya," lanjutnya.