Kompas TV nasional hukum

Kapolri Idham Azis Bicara Penggantinya di Hari Bhayangkara, Internal Polri Memanas Masuki Bulan Ini

Kompas.tv - 1 Juli 2020, 13:23 WIB
kapolri-idham-azis-bicara-penggantinya-di-hari-bhayangkara-internal-polri-memanas-masuki-bulan-ini
Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Idham Azis sebagai Kapolri, Jumat (1/11/2019) pagi. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pukul 09.30 WIB. (Sumber: (KOMPAS.com/Ihsanuddin))
Penulis : Tito Dirhantoro

JAKARTA, KOMPAS TV - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis berbicara mengenai bursa pencalonan penggantinya saat memberi sambutan di Hari Bhayangkara ke-74 di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Idham Azis berpesan agar jajarannya selalu menjaga kekompakan di lingkup internal Polri.

Menurut dia, seluruh anggota Polri memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki puncak pimpinan di Korps Bhayangkara tersebut.

Baca Juga: Kapolri Idham Azis Ganti 6 Kapolres, 3 di Antaranya Hendak Diperiksa, Berikut Nama-namanya

"Jangan SMS, senang melihat teman susah, susah melihat teman senang, itu singkatan SMS," kata Idham Azis dikutip dari Kompas.com pada Rabu (1/7/2020).

"Gantungkan harapanmu setinggi langit lalu biarkan nanti Tuhan yang memilih siapa nanti di antara rekan-rekan, karena semua punya kesempatan yang sama untuk memimpin Polri ini.”

Idham merasa perlu menyampaikan demikian untuk mengingatkan sejak awal kepada jajarannya demi mencegah timbulnya isu liar mengenai calon penggantinya sebagai Kapolri.

Terlebih, situasi internal Polri akan semakin memanas jelang proses pemilihan penggantinya. Ia pun mengungkapkan memasuki bulan September dan seterusnya bursa pencalonan akan semakin tajam.

“Semakin ke depan nanti semakin tajam, ini baru Juli, Agustus, nanti (bulan) ber ber ber itu sudah mulai makin tajam," ucap Idham Azis. "Kayak lagunya Bimbo itu, 'Tajam Tak Bertepi'.”

Baca Juga: Jabatan Kapolri Tersisa 6 Bulan Lagi, Muncul Kandidat Pengganti Idham Azis, Ini Nama-namanya

Lebih lanjut, Idham Azis, menyatakan permintaan maaf apabila pelayanan Polri selama ini belum memuaskan bagi masyarakat.

Karena itu, Idham pun berharap penggantinya nanti agar dapat bekerja dan membawa hasil yang lebih baik bagi Polri.

"Saya harap nanti Kapolrinya ke depan pada saat 1 Juni bisa lebih baik lagi dari sekarang," ujar dia.

Idham Azis diketahui lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 1963. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988 A tersebut akan pensiun pada 1 Februari 2021. Diketahui, batas pensiun di Polri adalah 58 tahun.

Baca Juga: Selain 2 Wakapolda, Kapolri Idham Azis Juga Mengganti 13 Kapolres, Berikut Nama-namanya

Kriteria Kapolri

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menyebut ada lima kriteria untuk menjadi pengganti Idham Azis sebagai Kapolri.

Menurut dia, perlu ada kepemimpinan yang kuat, nasionalis, dan demokratis di lingkungan penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Menurut Boni, kriteria calon Kapolri yang pertama adalah sosoknya harus nasionalis, tegas, berani, dan paham prinsip-prinsip demokrasi sipil.

Terlebih dalam menghadapi gejolak sosial dan politik yang terus berlangsung entah di level daerah ataupun nasional.

“Memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengabdi pada bangsa dan Negara,” ujarnya.

Baca Juga: Kapolri Idham Azis Ganti 2 Wakapolda dan Mutasi Ratusan Perwira Tinggi dan Menengah Polri

Kedua, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Ini supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul,” tuturnya.

Ia mencontohkan isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada koordinasi kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi. Jika perlu bisa melibatkan institusi TNI.

Ketiga, Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Terhitung Mulai 1 Juli, Kapolri Perpanjang Operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 hingga Agustus

Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi pada 2014, Boni menilai, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal itu harus dipertahankan.

"Apalagi, pada tahun 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa," kata Boni.

Ia memperkirakan pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi Pemilu 2024.

Karena itu, kepolisian haruslah menjadi garda depan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

Baca Juga: Jokowi ke Polri di Hari Bhayangkara: Silakan Digigit Saja, Tidak Boleh Ada Satupun yang Main-main

Keempat, Kapolri yang baru harus melanjutkan prestasi sebelumnya. Diketahui, catatan prestasi Idham Azis sukses memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan perdagangan manusia.

Ke depan, menurut dia, perlu ada terobosan baru dalam dua kejahatan besar itu karena generasi muda bangsa ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba.

Selain itu, perdagangan manusia (human trafficking) harus diberantas tuntas. Tidak hanya menangkap para pelaku dalam negeri, tetapi juga perlu kerja sama dengan yurisdiksi internasional untuk menangkap jaringan mereka di luar negeri.

Ia mengatakan bahwa pedagangan manusia sudah puluhan tahun menyasar mayoritas masyarakat kelas bawah yang memang lemah secara ekonomi.

"Saatnya kejahatan macam ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya," kata Boni.

Baca Juga: Tujuh Instruksi Jokowi ke Polri Di Hari Bhayangkara Ke-74

Kelima, Kapolri baru mesti memiliki potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian.

Hal ini penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik, terutama ketika Kapolri menyalurkan perintah dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.

“Kapolda-kapolda mesti betul-betul bersinergi dengan Kapolri dalam hal visi dan misi, bukan hanya formalitas. Hal itu nanti berdampak pada polres-polres di tingkat kabupaten atau kota,” ujar Boni.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x