Hasto Kristiyanto Minta Pembakar Bendera PDIP Diproses Hukum

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta pelaku pembakaran bendera partainya yang berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu agar diproses hukum.

Pihaknya sangat menyesalkan adanya aksi provokasi yang dilakukan oknum massa saat berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di kawasan DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (24/6/2020). 

Hasto menyebut, rakyat tidak akan mudah dan tidak bisa diadu domba dengan aksi provokasi yang dilakukan oknum tersebut.

Baca Juga: Unggah #TangkapMegaBubarkanPDIP di Twitter, 7 Akun Dilaporkan ke Polisi

“Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” kata Hasto melalui keterangan resminya yang diterima di Jakarta pada Kamis (25/6/2020).

Menurut Hasto, pihaknya akan menempuh jalur hokum untuk menanggapi mereka yang telah membakar bendera PDIP saat unjuk rasa. 

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menuturkan, PDIP merupakan partai militan dan memiliki kekuatan hingga akar rumput.

PDIP diketahui mempunyai 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus partai

Baca Juga: Tidak Mengejutkan Jika PDIP Pilih Gibran untuk Maju Pilkada Solo, Purnomo: Anak Presiden

Kekuatan itulah, kata Hasto, yang didedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Seluruh kekuatan partai, kata dia, saat ini tengah fokus pada upaya membantu rakyat dalam melawan pandemi Covid-19. 

“Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari  menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” ucapnya.

Adapun terkait proses Pembahasan RUU HIP, kata HAsto, sikap PDIP sejak awal menginginkan adanya dialog. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendengarkan aspirasi imasyarakat. 

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” ujar Hasto.

Baca Juga: Menanti Pilihan PDIP Untuk Cawalkot Solo, Gibran: Yang Dipilih Elektabilitasnya Tinggi

Lebih lanjut, Hasto menuturkan Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam dari Sabang sampai Merauke. Juga dari Miangas hingga Pulau Rote. Hal ini menunjukkan Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk. 

“Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tsb akhirnya menjadi korban,” kata Hasto.

“Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi."