Mahfud MD: Fokus Tangani Covid, Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui cuitannya di akun Twitter resmi miliknnya @mohmahfudmd.

"Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya," kata Mahfud melalui akun Twitter-nya, Selasa (16/6) pukul 14.49 WIB.

Baca Juga: Buka Suara Soal Tuntutan Kasus Novel, Mahfud MD: Saya Menteri Koordinator, Bukan Eksekutor

Tak hanya menunda, kata Mahfud, pemerintah juga meminta DPR sebagai pengusul pembahasan RUU tersebut agar berdialog dengan masyarakat terlebih dahulu.

"Meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin saat ini lebih fokus bekerja menangani Covid-19 alih-alih berpolemik dengan RUU tersebut.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi polemik. Sejumlah pihak mengkritik substansi yang tercantum dalam draf RUU yang pertama kali diusulkan anggota parlemen tersebut.

Baca Juga: Di Hadapan Purnawirawan TNI, Mahfud MD: Tidak Ada Tempat untuk Komunisme, Marxisme dan Leninisme

RUU HIP meski dinilai memuat banyak kontroversi, justru disetujui pembahasannya oleh mayoritas partai politik di DPR. Sejauh ini, 7 fraksi setuju RUU HIP dibahas lebih lanjut. Hanya Partai Demokrat yang menolak.

Wakil Ketua MPR RI, Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan, mengkritisi beberapa pasal yang ada dalam RUU HIP, karenanya harus dilakukan perbaikan.

Syarief tidak menyetujui Pasal 6 RUU HIP yang menyebutkan bahwa ciri pokok Pancasila adalah Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila.

Menurut dia, istilah tersebut tidak pernah disebutkan di dalam lembaran negara dan membuat bias Pancasila.

Baca Juga: Sepakat! Pilkada 9 Desember, Mahfud MD: Kalau Tunggu Corona Selesai, Tidak Ada yang Tahu

Selain itu, Trisila juga hanya mencantumkan tiga nilai dan Ekasila hanya mencantumkan satu nilai yakni gotong royong.

"Trisila dan Ekasila mengabaikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai lainnya yang telah jelas disebutkan di dalam Pembukaan UUD NRI 1945," kata Syarief.

Dia menilai tidak adanya penyebutan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga akan berpotensi memudahkan masuknya ideologi lain yang menyusup dalam Pancasila.

Menurut dia, gambaran manusia Pancasila yang disebutkan dalam Pasal 11 RUU HIP juga tidak berpedoman dengan bunyi Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

"Padahal berdasarkan Putusan MK Nomor 59/PUU-XIII/2015 disebutkan yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan UUD adalah hanya pasal-pasal UUD NRI 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD NRI 1945,” ujarnya. 

Baca Juga: Tanggapi Diskusi Pemecatan Presiden, Mahfud MD Ungkap 5 Alasan Kepala Negara Bisa Diberhentikan

“Pancasila yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD NRI 1945 tidak terdapat ruang secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara.”

Dia menilai, ada perubahan ataupun perbedaan yang sangat jauh di dalam Pasal 3 dan Pasal 11 RUU HIP dengan Pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini bertentangan dengan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Dia juga menyoroti Pasal 13 dan 15 RUU HIP yang menunjukkan penguasaan negara yang berlebihan atas ekonomi, karena sangat tidak sesuai dengan Ekonomi Pancasila yang merupakan perimbangan dari ekonomi lain.

"Karena konsep Ekonomi Pancasila menempatkan Negara untuk mengatur jalannya perekonomian, namun tetap memberikan keleluasaan kepada individu dan pasar untuk berkembang sehingga tidak ada penguasaan negara ataupun pasar yang berlebihan," katanya.

Baca Juga: Diskusi Tentang Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Batal, Mahfud MD: Ini Bukan Ulah Pemerintah

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan Pasal 19 RUU HIP yang akan membangun Indonesia dari negara agraris menjadi negara industri.

Hal itu, menurut dia, penyebutan negara industri sebagai arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, dimana di dalam UU yang mengatur mengenai ideologi adalah kekeliruan.

"Terlebih lagi, Pasal ini akan membuat bias arah pembangunan ekonomi Indonesia dan menihilkan sektor lain, seperti sektor Maritim dan sektor UMKM yang lebih relevan dikembangkan di Indonesia," ujarnya.