YLBHI Minta Jokowi Tak Libatkan TNI Saat Penerapan New Normal

Namun, pihaknya mempertanyakan mengapa harus ada pelibatan TNI dalam penanganannya.

"Langkah ini sekali lagi menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 ditangani dengan pendekatan keamanan," kata dia.

Menurut Isnur, penanganan Covid-19 harus dipandu dengan kebijakan kesehatan publik yang berbasis sains.

Dengan demikian, pelonggaran kekarantinaan kesehatan pun harus dilakukan berbasis data dan bukan sekedar keinginan penguasa saja.

Baca Juga: TNI Kerahkan 3.900 Personel Saat Fase New Normal di Bandung

New Normal

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, pengerahan pasukan TNI-Polri untuk persiapan tatanan kehidupan baru atau new normal akan dilakukan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

"Akan digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota mulai hari ini," kata Jokowi seusai meninjau kesiapan new normal di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020) pagi.

Presiden Jokowi berharap kehadiran personel TNI-Polri di ruang publik membuat masyarakat lebih tertib dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona Covid-19.

"Lebih mendisiplinkan masyarakat supaya mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB," ujar Jokowi.

Sementara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut empat provinsi tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.

Baca Juga: Jelang New Normal Sejumlah Pasar Padat, Protokol Kesehatan Diabaikan