Moda Transportasi Akan Beroperasi Lagi, Warga: Saya Khawatir Terjadi Konflik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan seluruh moda transportasi akan kembali beroperasi mulai Kamis (7/5/2020) besok.   

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditugaskan untuk menjabarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

"Dimungkinkan semua angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi dengan catatan satu, harus menaati protokol kesehatan," kata Menhub Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V secara virtual, Rabu (6/5/2020). 

Baca Juga: Mulai Besok, Pemerintah Izinkan Seluruh Moda Transportasi Beroperasi Lagi

Beragam respons pun datang dari masyarakat umum, seperti Adam warga Bekasi berikut ini.

"Saya khawatir dampaknya malah akan terjadi konflik sosial ketika masyarakat melihat privilege lebih bagi DPR untuk bisa menikmati aturan yang ditetapkan ini," kata Adam seperti dikutip dari Kompas.com.

Warga lainnya, Annisa juga mengungkapkan pendapat senada. Ia berpendapat kebijakan ini bisa menciptakan pertentangan antara masyarakat dengan pejabat tinggi negara.

"Apabila ini terjadi tentunya hanya akan menimbulkan konflik yang tidak perlu di tengah situasi pandemi ini," ujarnya.

Annisa yang tinggal di kawasan Kayu Putih berharap anggota DPR bisa lebih transparan kepada masyarakat terkait kebijakan ini.

"Harapannya, pemerintah dapat memperjelas dan mempertegas mengenai alasan dan detail kriteria lainnya yang akan disebutkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari khalayak," kata Annisa.

Baca Juga: Bandara Soekarno-Hatta Masih Tunggu Aturan Resmi Terkait Dibukanya Kembali Transportasi Udara

Dwi yang merupakan warga Cempaka Baru, Jakarta Pusat, mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi agar bisa melakukan kegiatan rapat jarak jauh. 

Selain itu ia juga mempertanyakan alasan di balik kebijakan dibukanya moda transportasi, khususnya untuk pejabat negara tersebut.

"Ya mungkin ada kepentingan khusus. Namun kenapa para DPR gak memanfaatkan aplikasi video call seperti Zoom, Skype atau aplikasi lainnya untuk komunikasi? Kenapa dipaksakan harus pergi ke lokasi?" kata Dwi.

Budi Karya Sumadi menegaskan pejabat negara diperbolehkan melakukan perjalanan ke daerah selama untuk menjalankan tugas negara. 

Namun demikian, dalam bepergian tersebut tidak diperbolehkan membawa anggota keluarganya. 

"Enggak ada kepentingan istri saya dan anak-anak. Jadi menurut hemat saya, harus ada surat dari pimpinan dan seyogyanya enggak bawa keluarga, karena ini (perjalanan) adalah tugas negara," ujar Menhub.

Baca Juga: Transportasi Dibuka Lagi, Menhub: Pejabat Negara Boleh ke Daerah Tapi Tidak Bawa Anggota Keluarga